Tajam News

Bongkar Muat Berjalan Normal , Memanfaatkan Lahan Pelabuhan Tanpa Ijin Awas !!!

REMBANG,mediatajam.com – Agar penguasaan dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS ) tidak dilakukan lagi oleh pihak

ke tiga tanpa alas hak yang jelas.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Polres Rembang dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Rembang menggelar sosialisasi pemasangan papan pengumuman .

Papan pengumuman yang dipasang di
6 titik lokasi Pelabuhan di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke pagi itu juga dihadiri oleh Komisaris dan Dirut
PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) perusahaan plat merah milik Pemkab Rembang selaku owner Pelabuhan .

Cahyo Sumirat, Komisaris PT RBSJ kepada wartawan menjelaskan tujuan pemasangan papan pengumuman pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama dengan UPP Kelas III Rembang ini untuk mensosialisasikan tentang pemanfaatan tanah pelabuhan.

“Jadi pelabuhan ini tidak ditutup, aktivitas bongkar muat tetap masih dipersilahkan.
Akan tetapi, dalam hal pemanfaatan tanah pelabuhan itu tentunya harus ada legalitas atau ijin dan ada persyaratan tertentu yang harus di miliki oleh siapapun yang memanfaatkan, entah itu sebagai penumbukan atau sebagai akses keluar masuk dermaga hari ini kita tertibkan.
Jadi yang kami laksanakan itu untuk membantu menertibkan pemanfaatan tanah pelabuhan sesui arahan dan tugas dari Bupati Rembang dalam RUPS tahun 2019 kemarin.”terangnya

Adapun target dan tujuannya lanjut Sumirat agar menjadi tertib, jadi para pemanfaat ini menjadi tertib, ada legalitasnya, ada perjanjiannya, sehingga mereka memanfaatkan disini sesuai aturan yang ada.
Hal ini dilakukan karena , adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK)
ada aset Pemkab Rembang
yang dimanfaatkan oleh pihak ke tiga tanpa ada kontribusi ke Negara atau Pemkab . Nah itulah yang menjadi target utama, untuk menertibkan pemanfaatan lahan ini.

“Hari pertama ini kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian yang kedua nantinya kita akan laksanakan penertiban,ada batas waktunya.
Kami akan melakukan pemantauan terus di lokasi itu , apakah di pelabuhan masih ada penumpukan atau pemanfaatan atau tidak .”ungkapnya.

Kepala Satpol PP Rembang, Waluyo saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya hanya melaksanakan perintah
dari Pjs. Bupati Rembang, kaitannya penegakan Perda untuk melaksanakan penertiban Pelabuhan Rembang, yang berada di Kecamatan Sluke.

“Untuk targetnya kami tidak mengetahui dikarenakan yang berwenang adalah pihak Pemkab dan PT RBSJ dan bagian Perekonomian Setda Rembang selaku leding sektornya
Kami dari Satpol PP hanya mendapatkan surat perintah penertiban.
Berdasarkan informasi yang kami
terima, pihak insvestor belum mempunyai alas hukum, dan perjanjian serta belum ada izin “ungkapnya

Sementara itu, Wakapolres Rembang, Kompol Tamlikan menjelaskan pihak nya diminta oleh Pemkab Rembang untuk membantu Satpol PP dalam melaksanakan pemasangan papan sosialisasi agar berjalan secara baik aman dan tidak terjadi masalah .

“Alhamdulliah, pemasangan papan sosialisasi di 6 titik lokasi pelabuhan ini berjalan dengan baik dan aman .
Diminta atau tidak Polres Rembang tetap mengamankan dan tetap terus membantu penertiban di pelabuhan
Rembang .”tegasnya

Ketua LSM Komunitas Rasional (KOMras) Rembang Murtadlho mengaku sangat bersyukur atas dilakukannya penertiban Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS)

” Mendengar kabar akan dilakukan penertiban ya tentunya kami sangat bersyukur .
Sebab, selama ini kami dari LSM Komras tidak pernah merasa bosan untuk mendorong kepada pihak -pihak terkait baik dari Pemerintah maupun Aparat Kepolisian untuk melakukan penertiban.

Komras melihat dengan adanya penertiban ini tentunya tetap memberi ruang bagi pemanfaat pelabuhan untuk berbenah, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mematuhi penertiban ini.”terangnya (San)