Tajam News

Dinilai Ilegal dan Rugikan Negara , PT RBSJ Dukung Penutupan Dermaga Pelabuhan Sluke Oleh KUPP Kelas III Rembang

REMBANG,mediatajam.com – Surat penertiban dan penghentian segala bentuk aktifitas pemanfaatan tanah pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) yang dilayangkan oleh Kepala Kantor Unit Pengelolaan Pelabuhan (UPP)

Kelas III Rembang kepada PT RBSJ, PT BRTK, PT BAK dan PT PRK
mendapat dukungan penuh dari
PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) salah satu perusahaan plat merah milik Pemkab Rembang.

Direktur Utama PT RBSJ, Arif Budiman, SE dalam keterangan rilisnya yang diterima oleh Mediatajam.com Kamis (15/10/2020) menilai penertiban yang dilakukan oleh KUPP Kelas III itu agar tidak terjadi potensi kehilangan pendapatan dan kerugian keuangan negara yang lebih besar.
Karena , aktivitas pemanfaatan tanah pelabuhan itu tanpa ijin dan tanpa alas perjanjian yang jelas (ilegal)

“Kami menyatakan setuju dan mendukung penuh upaya Kepala Kantor UPP Kelas III Rembang dalam melakukan penertiban pengelolaan pelabuhan yang bersifat melawan hukum dan ketertiban. Kami menyatakan tidak setuju atas adanya pendapat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberitahuan terlebih dahulu atau sosialisasi sebelum pelaksanaan penertiban di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Justru pemberitahuan telah dilakukan,” kata Arif Budiman

Menurut Arif, penolakan terhadap pelaksanaan penertiban di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke jelas akan mengakibatkan bertambahnya potensi kerugian negara yang lebih besar dan memengaruhi kepercayaan investasi di daerah yang saat ini menjadi concern pemerintah di saat likuditas keuangan ikut berpengaruh akibat pandemi Covid-19.

Dia menambahkan, untuk itu PT RBSJ melalui BUP PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) saat ini sedang dalam proses permohonan mendapatkan hak konsesi pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dari Pemerintah RI cq Kementerian Perhubungan RI dan upaya penertiban ini merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan hak konsesi.

Menanggapi keberatan PT Amir Hajar Kilsi (AHK) kepada Kepala Kantor UPP Kelas III Rembang, Arif menghimbau kepada semua pihak terkait agar tunduk dan taat dan mematuhi peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arif menjelaskan bahwa tanah hasil reklamasi yang telah memiliki alas hak seluas 8,1 Ha a.n. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang maupun yang belum memiliki alas hak seluas 18,1 Ha dikuasai oleh Pemkab Rembang.

Tanah tersebut terdiri dari tanah yang statusnya dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh BUMD PT RBSJ; tanah yang sedang dalam proses penyerahan dari Pemkab Rembang kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq UPP Kelas III Rembang melalui Kementerian ATR/BPN untuk dimohonkan hak pengelolaan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq UPP Kelas III Rembang.

“Membayar kontribusi adalah kewajiban yang muncul karena memanfaatkan tanah reklamasi yang berstatus sebagai tanah negara. Pemkab Rembang telah menerbitkan penetapan dan penegasan kewajiban pembayaran kontribusi atas penguasaan dan atau pemanfaatan tanah pelabuhan sebagai tanah negara,” tegas Arif.

Dia menyebut keputusan Pemkab Rembang harus dihargai karena Pemkab Rembang telah menyampaikan hal ini berlandaskan Surat Bupati Rembang kepada PT Amir Hajar Kilsi Nomor: 030/1008/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberitahuan, yang isinya menegaskan kembali surat Bupati Rembang kepada PT Amir Hajar Kilsi Nomor: 030/2163/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan.

Selain itu, Surat Bupati Rembang kepada PT Bumirejo Tirta Kencana Nomor: 030/1009/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberitahuan, yang isinya menegaskan kembali surat Bupati Rembang kepada PT Bumirejo Tirta Kencana Nomor: 030/2164/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan.
Dan juga, Surat Bupati Rembang kepada PT Pelabuhan Rembang Kencana Nomor: 030/1010/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberitahuan, yang isinya menegaskan kembali surat Bupati Rembang kepada PT Pelabuhan Rembang Kencana Nomor: 030/2164/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan.

“Pemkab Rembang juga telah memerintahkan penghentian aktivitas pemanfaatan tanah reklamasi dan kesempatan mengajukan minat (letter of intent/LOI) melalui surat Bupati Rembang kepada PT AHK, PT BRTK, dan PT PRK Nomor: 030/2166/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penghentian aktivitas Pemanfaatan Tanah Pelabuhan,” katanya.

Arif menambahkan, Pemkab Rembang telah menugaskan PT RBSJ untuk mengadakan kerja sama dengan BUP PT PRK dan membuat kesepakatan dengan PT BAK, PT AHK, dan PT BRTK melalui surat Bupati Rembang Nomor: 030/21672019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dan dikukuhkan dengan Akta RUPS BUMD PT RBSJ oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin SH Nomor 4 tanggal 1 Oktober 2019.

“Untuk mencegah berlanjutnya pemanfaatan tanah pelabuhan oleh pihak-pihak tanpa alas hak yang jelas, tanpa ada perjanjian, dan tanpa izin sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka aktivitas pemanfaatan tanah pelabuhan tersebut harus dihentikan sementara melalui tindakan penertiban,” ucapnya.

Yang dimaksud dengan penertiban di sini, kata Arif, adalah penertiban khusus untuk pemanfaatan lahan penumpukan (stockpile), tidak berlaku untuk jalan raya dan bangunan tetap.

Penertiban terhadap barang yang saat ini sedang memanfaatkan stockpile diberi waktu maksimal tujuh hari untuk dipindahkan dari lahan pelabuhan hasil reklamasi, baik melalui pengapalan ataupun menggunakan truk.
Dia bertutur penertiban untuk muat barang (loading) hanya diperbolehkan menggunakan truk tanpa ada aktivitas penumpukan di lahan pelabuhan hasil reklamasi.
Penumpukan hanya dapat dilakukan di luar lahan pelabuhan hasil reklamasi. Termasuk penertiban proses bongkar muat barang hanya dapat dilakukan di dermaga 1 (APBN). Penertiban untuk bongkar barang (unloading) dari kapal menggunakan truk agar langsung dibawa ke luar pelabuhan tanpa melalui proses penumpukan terlebih dahulu.

Sebelumnya seperti di beritakan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Rembang melakukan penutupan atas operasional dua dermaga di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke
Penutupan sudah dilakukan selama 3 hari belakangan.

Atas kebijakan tersebut salah satu investor pembangunan pelabuhan,
PT AHK secara resmi mengajukan surat keberatan kepada KUPP Kelas III Rembang
Keberatan dilakukan , lantaran surat berisi pemberitahuan penertiban di kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang dianggap melanggar Pasal 46 UU 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**RED