Tajam News

Dukung KUPP Tutup Dermaga , DPRD Rembang Berharap “Benang Ruwet ” Kasus Pelabuhan PRTS Segera Selesai

REMBANG ,mediatajam.com – Penertiban aktivitas yang Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) di dermaga 2 dan 3yang dilakukan oleh KUPP Kelas III Rembang mendapat tanggapan dari DPRD Rembang.

Hal itu diutarakan oleh Pujianto Wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang dari Partai Gerindra

“Komentar saya selaku wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang yang kebetulan bermitra dengan Dinas Perhubungan sangat mengapresiasi kepada Pemkab Rembang, Polres Rembang dan Kemenhub yang secara tegas melakukan penertiban demaga 2 dan 3 di Pelabuhan Tanjung Bonang atau Sluke,”katanya.

Dalam kegiatan yang dianggap ilegal di pelabuhan itu, ia pun berpendapat bahwa kerja yang dilakukan oleh pihak terkait bukanlah penutupan.

“Bahasa saya adalah Penertiban. Bukan Penutupan. Kalau ditutup, seakan-akan telah ditutup selamanya,”paparnya.

Tak hanya itu, ia pun memberikan apresiasi positif kepada Pemkab Rembang atau instansi lainnya yang telah berusaha untuk melakukan penertiban itu.

“Tindakan ini sangatlah tepat, karena kita dan seluruh masyarakat Rembang menghendaki Pelabuhan bisa berdiri sesuai dengan standart nasional,”ucapnya.

“Kondisi saat ini Pelabuhan masih jauh dari kelayakan serta legalitas bagi Perusahaan yg melakukan kegiatan operasional atau kegiatan pengelolaan belum ada. Sehingga perlu ditertibkan.

Untuk itu kami meminta para pihak yg melakukan aktivitas di pelabuhan bisa segera melengkapi dokumen atau ijin dalam pengelolaan lahan bisa melakukan konsesi atau bisa juga bekerjasama dengan BUP sesuai dg UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 tahun 2009 ttg kepelabuhanan dan UU yang lainya,”urainya.

Sementara itu, Pujianto pun menyarankan bagi oknum atau pihak-pihak yang memanfaatkan lahan pelabuhan selama bertahun-tahun itu bisa segera mengurus kelengkapannya.

“Silahkan proses diurus, dilengkapi semua dokumen yang diperlukan agar aktivitasnya juga legal dan kami berharap Pelabuhan di Rembang ini bisa berkembang seperti Pelabuhan lain, sehingga bisa memperlancar ekonomi dan memajukan Kabupaten Rembang,”ujarnya.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa Pelabuhan Tanjung Bonang sudah dibuat sejak 2009 yang lalu, tapi sudah lebih dari 10 tahun Pemkab Rembang belum pernah merasakan Deviden dari kerjasama pemanfaatan lahan dari perusahaaan yang beroperasi dan mengelola lahan tersebut., Padahal aktivitas di situ sangat luar biasa setiap harinya. Dan semoga dengan ditertibkanya 2 dermaga tersebut bisa mengurai benang ruwet yang ada di pelabuhan sehingga Pelabuhan bisa menjadi legal,”tegasnya.(San)