Tajam News

Gugatan Harno-Bayu di MK Terancam Kandas

Jakarta,mediatajam.com – Sidang kedua pilkada rembang, di Mahkamah Konstitusi Jakarta, MK diminta tolak permohonan Harno – Bayu. Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, Muhamad Hasan Muaziz mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili permohonan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Harno-Bayu Andriyanto, Karena kewenangan absolut pelanggaran administrasi adalah pada Bawaslu.

” Berdasarkan permohonan pemohon merupakan pelanggaran administrasi, dengan demikian, pemohon dengan nyata nyata mengakui dan meyakini, bahwa kejadian atau peristiwa yang didalilkan oleh pemohon adalah pelanggaran administrasi, bukan perselisihan hasil pilkada” ungkapnya sebagaimana dikutip dari kanal youtube MK, Selasa (2/2/2021).

Dalam keterangannya, pihak bawaslu kabupaten rembang melalui komisionernya Ahmad Soffa mengatakan, bahwa bawaslu telah menindaklanjuti melalui rekomendasi kepada KPU, dan telah dilaksanakan. Lebih lanjut ahmad soffa membeberkan tentang tidak adanya pelaporan pelanggaran ke panwaslu kecamatan terkait sebagaimana dalam pokok permohonan paslon 01.

” Koordinator tim paslon 01 kecamatan sedan, yang bernama saifudin zuhri, menyatakan tidak tahu menahu terkait berkas laporan dugaan pelanggaran di kecamatan sedan, serta merasa tidak menandatangani berkas laporan tersebut”. ungkap Ahmad Soffa dalam sidang

Sementara, paskaria tombi, selaku kuasa hukum bantuan DPP PDI Perjuangan kepada pihak terkait, menyampaikan dalam eksepsi, MK tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena perkara tersebut keseluruhanya merupakan pelanggaran administrasi. Selain itu menurut paskaria, permohonan pemohon kabur, membingungkan, tidak konsisten, dan tidak relevan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

” Karena tidak ada satupun dalam dalil pemohon, yang menjelaskan perihal perselisihan penetapan suara”. Ungkapnya.

Lebih lanjut paskaria menyampaikan kepada majelis hakim, tidak adanya fakta, yang dapat dijadikan alasan, untuk mengilangkan suara sah milik pihak terkait, dan jumlah suara yang seharusnya.

Sehingga berdasarkan pasal 158 ayat 2 UU PILKADA, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, untuk mengajukan permohonan PHPKADA.

Paskaria tombi menganggap, penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati rembang, telah sesuai prosedur, dan prinsip demokratis, jujur, dan adil, dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik.

“Oleh karenanya, jiwa kesatria, dan lapang dada dalam menerima kekalahan, mendukung yang menang, untuk membangun daerah, adalah hal yang patut dipegang teguh, sebagai prinsip” tutup paskaria dalam akhir pembacaan eksepsi di sidang kedua perkara nomor 20 PHP, dan memohon kepada majelis hakim MK, untuk mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.**TO/SF