Peristiwa

Irjen Pol Widiyanto Stop Pungutan Liar, Ada Pungli Laporkan

SEMARANG, Mediatajam.com – Dampak pungli dari berbagai sudut pandang ekonomi pungli menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sosial dan budaya ketika pungli terjadi maka budaya negatif akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, pertahanan dan keamanan pungli yang terjadi dapat menimbulkan keresahan dan menganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Pada sudut pandang titik rawan terjadinya pungli antara lain pelayanan surat kematian, surat pensiun, surat keputusan jabatan, surat nikah dan pembuatan akte kelahiran.

Adapun intitusi pemerintah yang paling banyak terjadi pungli, adalah pendidikan, perhubungan, dan pertambangan, ungkap Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Widiyanto Poesoko di sela-sela “Sosialisasi Pemberantasan Pungli” di Wisma Perdamaian, Semarang, Kamis (31/10/2019).

Untuk menangani pungli tersebut, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 telah dibentuk satgas saber pungli tingkat nasional, serta Unit Pemberantasan Pungli (UPP) kementerian/lembaga, UPP provinsi dan UPP kebupaten/kota.

“Total anggota saber pungli sebanyak 583 orang terdiri atas satgas satu orang, UPP kementerian/lembaga sebanyak 62 orang, UPP provinsi sebanyak 34 orang, dan UPP kabupaten/kota sebanyak 496 orang,” ujar Widiyanto.

Jenderal polisi bintang dua itu menyatakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungli sangat diperlukan baik secara langsung dan tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik.

“Masyarakat dapat melaporkan kasus pungli atau pemerasan ke satgas saber pungli melalui ke call center 193 dan SMS center 1193,” ucapnya.

Ia menambahkan sampai saat ini tim Satgas Saber Pungli Nasional telah melakukan sebanyak 21.407 operasi tangkap tangan (OTT) dengan jumlah tersangka 33.432 orang. Dari OTT ini, disita barang bukti uang senilai Rp 322,37 miliar.

“Tidak semua tersangka yang tertangkap OTT kasusnya diproses hukum sampai pengadilan. Kalau nilainya uang pungutan liar (pungli) kecil diserahkan kepada atas yang bersangkutan untuk diberikan sanksi,” katanya.

Kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Jalan Lurus tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat yang datang daerah sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng).

Sementara itu, Ketua Umum LSM Gerakan Jalan Lurus Riyanta menyatakan melalui sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pungli.

Dalam Sambutanya mengatakan Masyarakat bila melihat adanya pungli atau pemerasan,semisal kasus pungli di Imigrasi umumnya Pasport 300.000 namun proses bisa mencapai jutaan,-ketika dipertanyakan saya siapkan datanya,ungkapnya.
ibaratnya Gonggongan ini akan banyak yang tidak suka,namun ini semua demi pengabdianku pada bangsa dan negara.

Selain itu dengan sosialisasi ini agar pintu bisa melaporkan ke SATGAS SABER PUNGLI pada oknum pelaku, di Lapor sebarpungli.id Call senter 193 Atau Sms ke Lapor#Nama#NIK#TGL#BLN#TAHUN KEJADIAN#LOKASI KEJADIAN#INSTANSI TERLAPOR#LAPORAN atau melalui LSM Gerakan Jalan Lurus.

“Gerakan Jalan Lurus (GJL) ini kedepan bisa harap bisa mengedukasi masyarakat yang hadir di forum ini untuk melawan pungli. Kami terus mendorongan pemerintah dan berkordinasi pada 9 Lembaga negara dibawah Kemenkopolhukan terkait pemberatasan pungli ,” ujar Riyanta. (syi***)