Tajam News

Kepala BPK Jateng Ke Pelabuhan Sluke Sekda Subakti : Itu Hanya Monitor Kegiatan Tim Pemeriksaan Reguler Saja

REMBANG ,mediatajam.com – Tujuan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Ayub Amali ke Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) pada Rabu (12/2/2020) disebut Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Subakti untuk memonitor tugas tim yang melakukan pemeriksaan keuangan tahun 2019 (reguler ) di Pemkab setempat saja.

Hal itu diungkapkan Sekda Rembang Subakti saat ditemui mediatajam .com di ruang kerjanya Kamis (13/2/2020) siang.

Lebih lanjut Subakti menjelaskan jika datangnya pimpinan BPK perwakilan Jateng ke Rembang memang intinya ialah untuk sekadar memonitor tugas timnya yang melakulan pemeriksaan keuangan di Pemkab Rembang saja.

“Intinya kemarin (Rabu 12 Februari 2020), ikut monitor kegiatan tim dari BPK Perwakilan Jawa Tengah yang kebetulan ada di Rembang. Yakni melakukan tugas pemeriksaan reguler tahun 2019. Hanya saja, saat ini baru pemeriksaan pendahuluan,”kata Subakti

Kemudian, ia juga menjabarkan jika pimpinan BPK itu memang sempat diantarkan menuju Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) hanya sekadar menunjukan rasa penasarannya.

“Ya monitor. Karena dia juga baru, orang baru.Tentunya pak bupati selaku tuan rumah ya berbincang-bincang dengan beliau.
Intinya ya dalam rangka monev (monitoring dan evaluasi) pemeriksaan yang dikerjakan anak buahnya itu,”jelasnya.

Dia melanjutkan, di tengah perbincangan tersebut, pimpinan BPK pun sempat melontarkan pertanyaan terkait kepelabuhan di Rembang ini.

“Nah, di saat di tengah bincang-bincang itu, beliau tanya (kepada kita). Gaungnya pelabuhan Rembang kok ramai itu ramai ada apa? Saya pengen lihat, pelabuhannya sperti apa?,”kata Bakti menirukan pertanyaan pimpinan BPK itu.

Setelah itu, pihak jajaran Pemkab pun mengantarkan menuju pelabuhan yang berada di Kecamatan Sluke tersebut dengan pejabat lainnya.

“Ya Akhirnya kita antar ke sana (pelabuhan). Saat di sana (pelabuhan) ya muncul pertanyaan lagi, yakni yang ditembok itu dimanfaatkan siapa?. Ya lalu tak jawab saja sana BRTK, sini Bangun Arta, yang kosong itu RBSJ dan yang sebelah sana itu AHK,”jawab dia saat ditanya pimpinan BPK di pelabuhan.

Di suatu sisi, Subakti juga meluruskan datangnya pentolan BPK Jateng ke pelabuhan bukan untuk melakukan pemeriksaan aktivitas yang ada di pelabuhan itu.

“Itu (datang ke pelabuhan) bukan seperti yang diberitakan (untuk memeriksa aktivitas pelabuhan),”ujarnya.

Sementara, saat disinggung wartawan apakah ada timbal balik terkait hasil pemanfaatan lahan itu sudah dirasakan Pemkab atau belum. Bakti hanya menjawab bahwa hal itu harus menunggu legal opinion atau pendapat hukum dari intansi yang ada terlebih dahulu.

“Potensi pendatapan (dari hasil pemanfaatan lahan reklamasi oleh beberapa pihak/yang mengaku investor reklamasi), bukan berarti itu yang ditarik senilai Rp.32 miliar,”ucap Bakti.

Bakti merinci jika rekomendasi yang diberikan BPK terkait hasil reklamasi di pelabuhan yakni harus ada tindak lanjut kepastian yang jelas.

“Maka rekomendasi BPK yakni harus ada tindak lanjut. Dan harus ditentukan kepastian nilai (besaran nilai atau potensi pendapatan kepada Pemkab). Setelah itu, harus ada bentuk kerjasama di antara beberapa pihak yang memanfaatkan tersebut besarannya sekian-sekian. Nah penetapan sekian-sekian (besaran nilai atau nominal pendapatan pemanfaatan) itu direkomendasikan LO (legal opinion/pendapat hukum) ke Kejati (Kejaksaan Tinggi). Sehingga adanya kepastian pungutan sewa itu dari LO. Dengan begitu kalau sudah ada LO maka kita bisa mengumpulkan beberapa pihak yang memanfaatkan lahan tersebut,”urainya.

Di sisi lain, Bakti juga mengatakan bahwa beberapa pihak yang memanfaatkan lahan dengan status hak pengelolaan (HPL) hasil reklamasi harus dan berkewajiban untuk bisa memberikan kontribusi atau bentuk sewa pendapatan kepada daerah Rembang ini.

“Intinya potensi pendapatan yang ada berdasarkan hitungan BPK adalah Rp. 32 miliar itu. Dan itupun harus dituangkan dalam bentuk kerjasama. Harus nunggu LO dulu. Sehingga nantinya bisa mengenakan nominal sesuai aturan yang ada. Yakni si A kena sekian (besaran nominal) , si B kena sekian, nah itu harus dituangkan dalam bentuk kerjasama,”paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya pada Rabu (12/2/2020) Komisaris BUMD PT. RBSJ Sumirat Cahyo Widodo membenarkan jika ada pemeriksaan dari BPK.

Menurutnya, BUMD RBSJ merupakan owner proyek reklamasi saat itu. Yang kini hasil lahan reklamasi tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Bahkan sampai saat ini masih ada aktivitas di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke itu.

“Ada pemeriksaan oleh BPK. Yang turun ke Pelabuhan kami dari PT RBSJ pak Sekda , Kepala BPPKAD ,Inspektorat, Kabid Trantib Satpol Rembang serta perwakilan UPP Kelas III Rembang. Untuk BPK Perwakilan Proponsi Jawa Tengah lamgsung Kepalanya sendiri Bapak Ayub Amali,”terangnya

Lebih lanjut Sumirat menjelaskan, dalam pemriksaan itu, BPK menanyakan ke RBSJ selaku Owner Pelabuhan Rembang Terminal Sluke terkait aktivitas pemanfaatan lahan dan berapa besar kontribusinya ke RBSJ atau Pemkab Rembang.

Di sisi lain, BPK juga memerintahkan kepada PT RBSJ untuk mengelola lahan HPL terlebih yang clean and clear. “Yang sebelumnya diberikan penugasan dari pemkab Rembang,”bebernya (san)