Tajam News

Ketegasan Aparat Penegak Hukum Dinanti , KOMRAS Laporkan Investor Pelabuhan Sluke Ke BPK

REMBANG ,mediatajam com- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Rasional (KOMRAS) mengapresiasi inspeksi mendadak (sidak ) pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort Rembang dan Satpol PP Rembang di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) yang dilakukan Sabtu (18 /1/ 2020) pekan lalu

Muhamad Murtadho Ketua LSM Komras berharap , Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindak lanjuti sidak pengawasan itu dengan tahapan yang lebih serius.
Serta butuh ketegasan dan keberanian untuk menyelesaikan konflik pelabuhan yang sudah berjalan bertahun-tahun .

Menurut Murtadho surat penagihan pembayaran kontribusi atas aktivitas pemanfaatan lahan hasil reklamasi dipelabuhan yang dikirim oleh Pemkab Rembang itu adalah sebuah pengampunan atau pemutihan atas tindakan para pihak yang beraktivitas tanpa
hak di pelabuhan Rembang Terminal Sluke.
Dengan membayar kontribusi tertagih, hilang sudah dosa-dosa masa lalu. Namun bukan berarti terus bisa memanfaatkan pelabuhan kembali dengan seenaknya.

“Jika ada pihak yang tidak mau diampuni ya monggo. Namun┬ásetelah Bupati Rembang memerintahkan penghentian aktivitas di pelabuhan Rembang terminal Sluke, semua pihak tentunya harus mentaati
Berarti tidak ada satupun kegiatan kepelabuhanan di sana. Jika masih ada pihak yang melakukan aktifitas di sana, ini sudah bisa dikatakan pelanggaran.”terangnya

Lebih lanjut kata Murtadho Memang untuk mengamankan aset daerah, satpol PP mempunyai kewenangan bertindak sesuai dengan SOP nya.

Tapi , saat pelanggaran sudah terjadi tentu ini sudah menjadi domain kepolisian untuk bertindak.

Untuk itu, KOMRAS mendorong pihak kepolisian untuk segera menindak pihak-pihak yang tidak mentaati perintah penghentian aktivitas di pelabuhan Rembang Sluke. Apalagi saat sidak tanggal 18 Januari 2020, ditemukan ada aktivitas di sana secara kasat mata

“Selain mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, kami juga telah mengirimkan aduan kepada BPK Provinsi Jawa Tengah supaya bisa ditindak lanjuti.Per 31 Desember 2018, ada potensi pendapatan sekitar Rp. 32 miliaran lebih dari penguasaan lahan hasil reklamasi yang dilakukan oleh investor,” bebernya

Menurut Murtadlo, hingga akhir tahun 2019, pihak investor pun masih memanfaatkan lahan itu tanpa kejelasan kepada Pemkab Rembang.

“Pengusaan itu sampai akhir tahun 2019. Artinya ada penambahan pendapatan sekitar Rp. 7 miliar lebih yang harus dibayarkan selama 365 hari,”pungkas dia.

Dari informasi yang ada, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah mengungkapkan bahwa ada perusahaan yang dinilai memanfaatkan lahan. Masing – masing PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) PT Amir Hajar Kilsi (AHK), BUMD PT. RBSJ dan PT. BAK juga turut andil dalam pemanfaatan lahan tersebut.(san)