Peristiwa

Kunjungi SMK di Jepara, Anggota DPR RI Ini Tampung Aspirasi Guru dan Masyarakat

JEPARA-,mediatajam.com – Komisi X DPR RI Rojih Ubab Maimoen melakukan kunjungan ke SMK Mambaul Ulum Kabupaten Jepara, belum lama ini. Kunjungan wakil rakyat yang akrab disapa Gus Rojih demi menyaring aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan sekolah.

Safari Kundapil (Kunjungan Daerah Pemilihan) yang digelar anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini, sebagaimana tugas dan fungsinya di Komisi X dalam membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga serta perpustakaan.

Di salah satu sekolah yang berada di Daerah Pemilihannya tersebut, Gus Rojih menggali dan menyerap aspirasi dari pelaksana sekolah dan masyarakat. Khususnya, empat arah kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Gus Rojih yang merupakan cucu ulama tersohor KH Maimoen Zubair memaparkan, dalam fungsi anggaran Komisi X DPR RI telah melakukan pembahasan dan menyetujui anggaran mitra kerja, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pada bulan September 2019 yakni sebesar Rp 505,75 Triliun.

“Dalam postur anggaran pendidikan dalam APBN 2020, anggaran fungsi pendidikan dari Rp. 505,75 Triliun. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagian besar, 60 persen dilaksanakan melalui transfer daerah,” jelasnya.

Selain menyampaikan arah kebijakan dan anggaran,Gus Rojih juga menampung berbagai keluhan dari para guru khususnya guru honorer. Di antaranya masih tejadi kesenjangan antara para tenaga honor dan PNS.

“Karena itu perlu adanya upaya pemerintah pusat untuk memperhatikan para guru honor,”katanya.

Keluhan lainnya terkait dengan diterapkannya sistem online di dunia pendidikan. Dalam satu sisi memang mempermudah. Tetapi dalam sisi lain, lembaga pendidikan di daerah masih mengalami kekurangan tenaga teknis.

Sedangkan kebutuhan sekolah harus dipenuhi, menjadikan terkurasnya waktu untuk menjalankan sistem yang baru diterapkan.
Hal lain yang menjadi masukkan bagi anggota DPR RI, adalah pencairan bantuan pendidikan murid yang harus diambil satu-persatu murid sehingga menyita waktu. Apalagi masa liburan sekolah bersamaan dengan liburan lembaga perbankan yang menangani.(san)