Tajam News Hukum

Merasa Di Rugikan,H.Ali Machmudi Gugat Bank BRI Cabang Demak Ke Pengadilan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum saksi Ahli dari UNTAG Semarang memberikan keterangan di persidangan

Demak.Mediatajam.Com.Merasa Di rugikan,H.Ali Machmudi (55) warga Ds, Pamongan Rt 10 RW 2 Kec,Guntur kabupaten Demak menggugat Bank BRI cabang demak Jl.Sultan Fatah No 672-676 Demak Jawa Tengah terkait pinjam meminjam /debitur yang di lakukan oleh Almarhum istrinya Hj.Sumirytun yang telah meninggal dunia pada 29 maret 2016 lalu.Ia merasa ada dugaan rekayasa dalam pengalihan kredit tersebut sehingga pihaknya juga telah mengadukan kasusnya itu ke Dirreskrimsus Polda Jateng namun sampai 8 bulan ini belum ada tindakan nyata.

H.Ali Machmudi mengatakan,sejak meninggalnya sang istri sampai saat ini belum pernah sepeserpun menerima ansuransi/polis dari pihak Bank BRI padahal setau dirinya jika pihak debitur meninggal dunia akan mendapatkan hak asuransi dari pihak bank yang bersangkutan namun ini tidak ada sebaliknya,malah tanpa sepengetahunya pihak bank mengalihkan utang utang tersebut kepada dirinya.untuk itu pihaknya melakukan gugatan Hukum di Pengadilan yang sampai saat ini sudah memasuki persidangan ke tuju kalinya.

Di jelaskan kronologi singkat bahwa sebelumnnya Almarhum istrinya Hj.Sumiryatun mulai melakukan Akad kredit ke Bank BRI cabang Demak memang di ketahui oleh dirinya namun sifatnya hanyalah menjadi pendamping pada saat pencairan saja. Setaunya,untuk proses akad kredit ke Bank BRI menggunakan nama dan rekening bank atas nama pribadi sang istri.

“Waktu itu saya memang tau tapi saya cuma sebagai pendamping bahkan no rekenignya ibuk sendiri yang buat pengajuan bukan rekening saya. sebagai debitur waktu itu sangat lancar bahkan ada buktinya di notaris bahwa almarhum tercatat sebagai Debitur terbaik di BRI cabang demak dengan fakta dan bukti sejak tahun 2013,2014 di suplaisi terus menerus.”jelas H.Ali Mahmudi kepada Awak Media usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN)Demak Rabu(26/8/2020).

S.Sudirman S,H&CO selaku kuasa hukum korban dengan di dampingi Budi Sulistiyono dan Rekan menjelaskan,bahwa proses Persidangan kali ini tahapanya sudah masuk ke pembuktian sebagaimana yang di dalilkan berkaitan kasus tersebut ,pihaknya harus mendalilkan baik secara fakta peristiwa maupun fakta dari kesaksian pendapat ahli mengenai perbankan perikatan itu sah atau tidak atau bahkan menyalahi ketentuan hukum sebagaimana dalam syarat sahnya suatu perjanjian .

“Tadi sudah melihat dan mendengar yang di sampaikan ahli memang dari segi perikatanya itu terdapat cacat hukum ada pelanggaran pelanggaran yang di lakukan oleh BRI dimana perjanjian itu di atur dalam hukum perikatan .”ujarnya.

Langkah setrategi selanjutnya lanjut Sudirman,pada persidangan selanjutnya pihaknya akan mengumpulkan semua keterangan saksi fakta ,maupun saksi pendapat Ahli kemudian di tuangkan dalam kesimpulan pada saat nanti setelah putusan sela yang akan di gelar dua minggu lagi ,kemudian kata dia pendapat majlis hakimlah yang mempertimbagkan secara fakta apa yang pihaknya buktikan.

“Saya kira kasus ini menarik,dalam artian dari Bank ini menyalahi aturan hukum perbankan ,dan menyalahi syarat sah suatu perjanjian yang tertuang dalam hukum perdata dimana klayen saya H.Ali Mahmudi ini memang awam berkaitan suatu perikatatan perjanjian ,tapi malah di manfaatkan di bodohi oleh pihak perbankan sehingga timbulah kredit macet dimana perikatan perikatan yang di lakukan oleh pihak Bank BRI ini dengan almarhum istri pak H.Ali ini murni memang ada perikatan pinjam meminjam di bank ,tapi diakan sudah meninggal yang semestinya di kafer oleh asuransi tetapi ini tidak ada.”bebernya.

Secara hukum seharusnya tambah sudirman,pihak perbankan maupun notaris itu memberikan pemahaman dulu kepada klayenya,jika ada Resturtoresasi pengalihan hutang kepada klayenta (red) H.Ali Mahmudi tetapi hal itu tidak di jelaskan.

“Ya kita sudah dalilkan semua dalam persidangan gugatan kita,tuntutan kita secara materiel ya kembalikan sertifikat yang menjadi agunan itu .kalau kerugian inmateriel mungkin lebih banyak yang di alami oleh pak haji baik secara terduga mulai dari tiga sertifikat yang di agunkan itu di anggap mau di lelang sehingga tidak berjalanlah paprik penggilingan padi ini berhenti semua.”

“kita aja mau mempertanyakan sisa saldo yang di tinggalkan oleh almarhum istrinya klayen saya tidak di sampaikan dengan detail dan transparan mestinya,pihak perbankan menyampaikan namun itu tidak di sampaikan pada ahli warisnya .maka langkah langkah kita dengan adanya gugatan ini ya kita melakukan perlawanan karena mau di lakukan eksekusi terhadap semua aset
Yang berjumlah 8 aset jika di total mencapai Sekitaran Rp. 5 Miliar.”tukasnya.

Sementara itu,Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum yang merupakan saksi Ahli di persidangan tersebut menyampaikan,mestinya sebagai Debitur harus ada polisnya/asuransinya sejak ketika yang bersangkutan melakukan utang piutang biasanya membayar premi dulu dua minggu kemudian dia wajib mendapatkan hak dan wajib di berikan dari pihak asuransi maupun dari pihak bank karena penting hukumnya asuransi ini di berikan kepada pihak debitur .

“Kemudian dari pihak bank harus di lihat dalam satu perjanjianya,kalu memang di sana bukan hanya asuransi kebakaran tetapi kerugian maka semua yang perbuatan debitur setelah dia di nyatakan meninggal maka di ambil alih resiko itu di ganti dengan asuransi namun faktanya saya kan tidak tau,namun jika memang faktanya tidak dapat asuransi kerugian dia punya hak untuk menggugat pada pengadilan .”ujar Prof Edy yang juga merupakan dekan Fakultas Hukum Untag Semarang itu.

Di jelaska Prof ,Edy,jika di dalam pernjian itu tidak di sebutkan mengenai tanggung renteng yang tanda tangan hanya pihak istri saja maka seharusnya sudah slesai karena sudah meninggal.hal itu tidak boleh di bebankan kepada ahli waris dalam hal ini suami .

“Jadi menurut pemahaman teori saya,ketika berkaitan dengan tanggung renteng itu tidak ada tandatanganya dalam hal ini suami atau ahli waris tidak boleh di bebankan kepada ahli warisnya termasuk suaminya .hanya saja di dalam perjanjian barangkali di tanggung atau di bebankan kepada debitur yang bersangkutan maka selesai di situ sehingga kriditur itu tidak boleh meng eksekusi seluruh asset yang di jaminkan oleh pihak debitur.” Urainya.

saat di tanya apakah dalam kasus ini ada kemungkinan mal adminitrasi,Prof Edy menyebut jika hal itu merupakan pidana .”kalau benar seperti itu ini bukan Maladminitrasi lagi tapi sudah Pidana”Tandasnya.

Prof,Edy menambahkan,jika sebetulnya perjanjian pengakuan itu tidak harus tertera tetapi ketika sudah dalam pencairan tanda tangan itu tidak ada gunanya ,intinya perjanjian pokok utang piutang harus tertera dalam akte notaris kalau tidak ada pasti salah ,dan pihak bank melakukan suatu eksekusi itu perbuatan melawan Hukum .

“Jadi di undang undang ojk 21 tahun 2011 maka Ojk itu mestinya punya peran penting untuk memeriksa terhadap bank bersangkutan karena apa,ini melakukan dugaan penyelundupan seperti itu kepada nasabah yang sudah meninggal ,masak ahli waris tampa tanda tangan suruh ikut menanggung semuanya .dan mestinya jika mau melakukan Eksekusi itu melalui lelang dulu namun itupun harus di lakukan pemberitahuan dari pihak bank kalau tidak ada itu pelanggaran .

“Di dalam peraturan Mentri keuangan no 27 tahun 2016 maka di situ punya kewajiban untuk memberi tahu kepada termohon eksekusi kalau tidak, apalagi tidak di korankan kemedia Nasional itu perbuatan melawan Hukum.”pungkasnya.**Uut/Red