Tajam News

Pemanfaat Tanah Hasil Reklamasi Pelabuhan Sluke Tanpa Ijin Siap Siap Kosongkan Lahan

Rembang,mediatajam.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Polres Rembang

dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Rembang kembali menggelar sosialisasi larangan penguasaan dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS )
Selasa (24 November 2020)

Tujuan dilakukannya pemasangan papan pengumuman di lokasi Pelabuhan itu , untuk mensosialisasikan penertiban lahan hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke agar tidak dikuasi dan dimanfaatkan lagi oleh pihak ke tiga tanpa alas hak yang jelas .

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi
di PRTS Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Komisaris dan Dirut PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) perusahaan plat merah milik Pemkab Rembang selaku owner Pelabuhan ..

Komisaris PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Cahyo Sumirat saat dikonfirmaai menjelaskan kegiatan pemasangan papan pengumuman ini adalah tahap ke dua, sebelumnya sudah direncanakan yakni ada dua kali pengumuman.

“Dalam pengumuman tahap kedua ini, sudah ada batasan waktu, nantinya pada 4 Desember 2020 mendatang akan ada penutupan pemanfaatan tanah pelabuhan,”jelasnya

Lebih lanjut Sumirat menjelaskan bagi para pengguna atau pemanfaat tanah pelabuhan yang tidak memiliki alas hak yang jelas dan perjanjian yang jelas, nantinya para pemanfaat tanah pelabuhan itu harus segera memindahkan atau mengkosongkan.

“Apabila para pemanfaat lahan tidak mengindahkan sesuai yang telah di sosialisasikan di dalam papan pengumuman tersebut, nantinya akan ada sanksi, seperti penyegelan dan sebagainya sampai ada legalitas yang jelas,”jelasnya.

Cahyo menambahkan sebetulnya sudah ada surat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang untuk para pemanfaat tanah pelabuhan, kaitannya beberapa hal yang prinsipnya para pemanfaat tanah pelabuhan tanpa alas hak dan perjanjian yang jelas dan menyebabkan adanya potensi kerugian negara atau Pemerintah Daerah (Pemda).

“Pada 4 Desember 2020 mendatang harusnya sudah pengosongan lahan pelabuhan, jadi aktivitas di pelabuhan tidak ada penutupan. Jadi yang masih dibuka adalah akses jalan keluar masuk dermaga. dari dermaga 1, dermaga 2 atau dermaga 3. Akan tetapi dermaga yang masih dibuka secara terus menerus adalah dermaga 1 APBN, sedangkan dermaga 2 dan 3 ada ketentuan dasar berlaku pemanfaatan lahan itu,” imbuhnya

Selain memasang papan pengumuman kata Sumirat Satpol PP bersama Polres Rembang dan Pejabat UPP Kelas III Rembang serta Kepala Kejaksaan Negeri Rembang menemui salah satu warga Desa Sendangmulyo Kecamatan
Sluke bernama Rondhi .

“Dalam pertemuan itu petugas gabungan mensosialisasikan tentang larangan dan sanksi atas pemanfaatan lahan tanpa alas hak yang jelas kepada Rondhi .”ungkapnya

Sementara itu Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Rembang Imam Maskur berharap permasalahan terkait pemanfaatan lahan pelabuhan Sluke bisa terselesaikan dalam waktu dekat ini.

“Sesuai kesepakatan bersama, nanti prosesnya bagaimana, kita bisa selesaikan secara baik-baik dengan para investor yang memanfaatkan lahan pelabuhan tersebut,” tuturnya.

“Hingga saat ini belum ada pihak investor yang menemui pihak Pemkab.
Ya nantinya diselesaikan secara baik-baik dengan para investor terkait masalah pemanfaatan lahan pelabuhan ini, agar kedepan tidak terjadi perselisihan sampai berlarut-larut,”.**SAN