Tajam News

Pengesahan RUU Ciptaker Dijawab Masyarakat Dengan Demo

Jakarta,mediatajam.com – RUU Cipta Kerja ( Ciptaker) yang disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/10/2020), menuai pro dan kontra.

Setidaknya ada enam fraksi yang menyetujui pengesahan RUU tersebut yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun,ada satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni Partai Amanat Nasional. Dan dua fraksi yang menolak yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

RUU Ciptaker sendiri adalah bagian dari rencana kerja dari Presiden Jokowi untuk membuat Omnibus Law yang direncanakan akan meningkatkan iklim investasi. Sementara makna omnibus law adalah satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah negara.

Pemerintah dan DPR sudah melakukan pembahasan terkait RUU ini hingga 64 kali sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. Sejak awal itu, RUU ini sudah menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Sebab, banyak anggapan dari sejumlah elemen masyarakat yang menganggap RUU ini tidak sesuai secara prosedur, dan akan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat termasuk isi daftar pasal yang dapat merugikan kaum buruh.

Dari 15 bab dan 174 pasal yang didalamnya mengatur tentang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup,diantara daftar pasalnya yang dianggap merugikan dan kontoversi yakni terkait .Pasal 59 ayat (4) mengenai jenis dan kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perjanjian kerja diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 79 ayat (3) mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah buruh bekerja selama 12 bulan.

Selain itu, pasal 79 ayat (4) pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dan pasal 79 ayat (5) mengatakan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat yang panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hal ini yang menjadi pemicu geramnya masyarakat terhadap pemerintahan dan DPR,masyarakat menilai aturan tersebut tidak memihak kelestarian lingkungan dan kemaslahatan kaum buruh sehingga pengesahan RUU yang kontroversial harus dihentikan.

Disis lain,pemerintah menganggap keuntungan omnibus law ciptaker menurut versinya adalah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi. Untuk itu diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga.**Ria Andaresta