Tajam News

Petani Hutan Desa Taruman Keluhkan Sering Terjadi Intimidasi

Semarang ,mediatajam.com – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan yakni PP No.23 tahun 2021 tentang peralihan penyelenggaraan kehutanan yang telah disahkan oleh presiden Jokowi pada akhir Februari 2021.

Terkait dengan terbitnya PP tersebut tentu membuat masyarakat petani hutan menyambut gembira. Hal ini juga yang seharusnya dialami oleh kelompok tani makmur di dusun Krajan Desa Taruman Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Menurut Rusmin (62) ketua Gapoktan Tani Makmur yang berdomisili di dusun Krajan Taruman Kec.Klambu pihaknya sering mengalami kejadian pencurian kayu jati di wilayahnya dan sejumlah tindakan intimidasi seperti perusakan tanaman jagung milik petani dari oknum petugas hutan setempat.

“Jadi ditempat kita sering mas terjadi pencurian kayu jati sejumlah hampir 2 hektar lebih .sering kita melaporkan sejak setahun lalu namun belum ada tindakan dari aparat pemangku wilayah,malah yang kejadian terakhir pada bulan Februari lalu petani kami yang memergoki terjadinya aksi pencurian itu karena emosi akhirnya berkelahi dengan pelaku eh malah petani kami yang kena denda sebesar 12,5 juta,” ungkap Rusmin saat di temui mediatajam di rumahnya pada Kamis sore (04/03/21).

Dijelaskannya, kejadian keributan antara pelaku terduga pencurian kayu jati dengan para petani karena masyarakat petani hutan merasa selama ini banyak kejadian pencurian kayu jati di wilayah hutan tidak pernah di respon oleh penegak hukum.

“Saat itu sekitar 31 Januari 2021 ada kejadian penebangan kayu,kemudian petani hutan yang mengetahui itu merekam kejadian itu . Hal itu membuat pelaku berinisial JMD tidak terima dan menantang salah satu petani bernama Ndino, disitulah terjadi perang argumentasi hingga terjadi perkelahian antara JMD dan Ndino. Berbekal kejadian itu masyarakat petani sempat melapor ke Polsek Klambu dan sempat ditanya-tanya oleh petugas namun tidak di buatkan surat laporan polisi,” terang Rusmin.

Justru laporan dari saudara JMD yang diproses dan warga petani yang kena denda 12,5 juta pada tanggal 20 Februari 2021 karena dianggap melakukan penganiayaan. Terkait kejadian yersebut pihak Gapoktan Tani Makmur juga sudah membuat pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jateng tertanggal 15 Februari 2021.

Terpisah Kapolsek Klambu AKP.Sudarsono ketika dikonfirmasi lewat whatsaapps mengatakan jika tidak ada laporan terkait pencurian kayu jati di wilayah Desa Taruman. “Tidak ada mas,” jawab Kapolsek singkat pada Jumat (05/03/21).

Namun saat disinggung adanya kesepakatan damai antara pihak dan JMD dan Ndino yang kena denda akibat dianggap menganiaya JMD Kapolsek menjawab sudah ditangani Polres.

Tanaman jagung petani yang dirusak oleh oknum mandor.

Sedangkan menurut koordinator Gapoktan Tani Makmur Muchlisin bahwa kesepakatan itu terjadi di Polsek Klambu. “Jadi petani kita yang duel dengan terduga penebangan pohon itu malah dikenakan denda sebesar 12,5 juta.foto-foto dan kwitansi ada mas nanti saya kirimkan,” pungkasnya.

Ia bersama kelompok taninya berharap dengan diterbitkannya PP No.23 tahun 2021 tentang pengaturan peralihan hutan, masyarakat petani hutan ini bisa mendapatkan haknya dan merasa aman dalam menjalankan pekerjaan sebagai petani hutan.

Terkait maraknya penebangan kayu dan intimidasi yang sering di terima oleh masyarakat petani hutan di Desa Taruman Kec.Klambu ini, tim LSM Aliansi Tajam sedang melakukan upaya koordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar permasalahan itu segera berakhir. **SEF