Tajam News

Dugaan Penyimpangan Proyek, LPKAN-RI Adukan Penyelenggara Negara Ini Ke Kejati Jateng

Suasana Audensi dengan sekertarat TP4D Kejati Jateng

Semarang.Mediatajam.com- Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  LPKAN-RI  Jateng mendatangi kantor kejaksaan Tinggi Jawa Tengah  Jl. Pahlawan  Semarang untuk mengadukan  dugaan pelanggaran sejumlah proyek Embung dan pembagunan peningkatan Jalan di Jawa Tengah  Kamis (13/4/17).

Dengan membawa  kotak berisikan Dokumen penemuan dugaan pelanggaran mereka resmi  mengadukan  Dinas Pekesjaan Umum  Provinsi Jawa Tengah , Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana  dan yang terkait dengan No Laporan :089/pengaduan/Lpkan-RI /04/2017 .

Ketua  LSM  LPKAN –RI  Jateng  Dwi Sofiyanto mengungkapkan, pihaknya mendapatkan data  berbagai temuan   dugaan pelanggaran   proyek itu terjadi  pada pembangunan Embung Kab .Semarang Satker Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana SNVT pelaksanaan jaringan SDA Pemali-Juwan tahun Anggaran 2016 nilai kontrak mencapai RP .5.549.555.000.00 penyedia Jasa PT Kurnia Utama Jaya Sidoarjo Jawa Timur dan  pembangunan Embung Patemon  Gunungpati Semarang  dengan nilai kontrak  Rp.6.432.998.000.00  penyedia jasa  PT Duta  Mas Indah Semarang .

Satker .Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 jenis pekerjaan peningkatan jalan Gubug –Kapung-kd. jati  Kab. Grobogan .

“ Atas temuan tersebut kami  bermaksud  untuk menegakan Hukum dengan cara menyerahkan dokumen temuan kami di lapangan  untuk segera di tindaklanjuti , jangan  sampai dengan adanya Tim pengawal  pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan RI yang berfungsi diantara untuk pencegahan korupsi akan tetapi  di duga banyak di salah tafsirkan oleh beberapa SKPD dan penyedia jasa  “Ujar Dwi .

Menurutnya ,dengan adanya TP4D itu mereka seolah olah merasa ‘di lindungi oleh Kejaksaan bilamana masyarakat /LSM sebagai Fungsi kontrol Sosial menjalankan tugasnya klarivikasi di lapangan mereka dengan enteng menjawab bahwa pekerjaan sudah di kawal TP4D Kejaksaan  padahal kata dia Faktanya di lapangan pekerjaan  masih banyak  yang diduga dikerjakan  secara asal asalan .

“Adapun dari SKPD dan dinas terkait  tim PPHP bahkan berani melakukan PHO 100 Persen padahal fakta di lapangan  di duga banyak  pekerjaan  yang tidak seharusnya di terima di bayar 100 persen karena masih banyak penyimpangan dan masih banyak kekurangan Volume pekerjaan “paparnya.

Dengan adanya TP4D  selama ini tambah Dwik pihaknya mempertanyakan  apakah sudah bener bener bekerja sesuai tupoksinya mengingat masih banyaknya pekerjaan  yang di biayai Negara ini   masih jauh dari harapan masyarakat  dan terkesan ‘Mandul’ untuk penegakan Hukum di masing Masing Wilayah khususnya di Jawa Tengah .

“selanjutnya  untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam rangka penegakan supermasi Hukum yang tanpa tebang pilih , dalam waktu dekat kami akan mengadukan permasalahan ini kepada Kejaksaan Agung RI untuk segera menurunkan tim jaksa pengawas agar bisa memonitor  laporan dugaan TIPIKOR  di Jawa Tengah “Pungkasnya .

Sementara itu ,sekertaris TP4D kejati Jateng Wiranto saat di konfirmasi media ini mengatakan ,pada intinya pelaporan maupun pengaduan dari masyarakat  dalam hal ini temen dari LSM  di terima  dengan baik .

“Ya nanti kita lihat memang  kalau di kita  kan sifatanya ada pencegahan  pengawalan dan  pengamanan namun disitu  kalau memang nanti betul faktanya yang di laporkan seperti  itu ya nanti segera  kita sampaikan kepada instansi terkait yang melaksanakan karena  nanti mereka yang tau kenapa ko sampi bisa ada pemasalahan itu, kalau memang ada perbedaan Spek ya harus segera di perbaiki “Tandas Wiranto  Singkat. **(Fek/Lia)