Tajam News

Retribusi Pelayanan Naik , Pedagang Pasar Rembang Keberatan

REMBANG,mediatajam.com – Pemerintah Kabupaten Rembang menaikkan retribusi pelayanan pasar .Kenaikan retrebusi ditengah pademi Covid-19 itu mulai diberlakukan pada bulan Januari 2021 ini ternyata menjadi polemik.

Pasalnya para pedagang menilai kebijakan peningkatan retribusi pasar itu kurang tepat, sebab kondisi pasar dan ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19.

Ketua paguyuban Persatuan Pedagang Pasar Rembang (PPPR), Muhtadi mengaku terkait kenaikan retribusi pasar, sebelumnya ia hanya mendengar keluhan oleh para pedagang dan baru mendapatkan surat edaran resmi dari Pemkab oleh pihak pengelola pasar hari ini.
“Baru hari ini saya mendapatkan surat edaran resmi dari Pemkab, sebelumnya juga tidak ada sosialisasi dari dinas terkait maupun pihak pengelola pasar Rembang. Jadi para pedagang banyak yang mengeluhkan terkait hal itu,” ucapnya.

Ada yang tidak menyenangkan lagi, lanjut Muhtadi sebagian para pedagang sudah mendapatkan surat edaran dari pihak pengelola pasar terkait ketentuan kenaikan retribusi pasar, akan tetapi besaran nilai kenaikannya bervariasi.
“Besaran nilai kenaikan bervariasi mulai dari 1 persen sampai sekian persen, jelasnya kami tidak tahu, karena baru hari ini surat di terima,” tuturnya.

Muhtadi menambahkan yang menjadikan sebuah pertanyaan besar kami sebagai pedagang, kenapa pemberlakuan peningkatan retribusi pasar ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Padahal dengan adanya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Rembang, kondisi pasar menjadi sangat memprihatinkan.

“Adanya pemberlakuan batas jam operasional pasar, ditambah penutupan pasar setiap seminggu sekali yaitu hari Jumat, hal tersebut membuat pedagang mengalami penurunan omzet dan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan akibat sepinya pasar, omzet sudah turun kenapa masih dinaikan retribusinya, kami sebagai pedagang keberatan dengan kebijakan itu,” ungkapnya.

“Kami berharap terkait kebijakan kenaikan retribusi pasar tersebut bisa dikaji ulang, dengan melihat kondisi pasar seperti sekarang ini. Kedepan kami dari paguyuban akan melayangkan surat keberatan kepada Pemkab Rembang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pasar Kota Rembang, Deni Hardiyanto saat dikonfirmasi menjelaskan memang benar dari pihak pengelola pasar belum melakukan sosialiasi kepada pedagang secara langsung terkait kenaikan retribusi. Akan tetapi, sekira sebulan lalu pihaknya sudah memberikan informasi terkait hal itu ke group whatsapp paguyuban pasar Rembang.

“Sudah saya beritahukan ke groub Whatsapp, bahwa per Januari 2021, ada kenaikan retribusi dihitung per meter persegi sesuai ukuran kios. tapi tidak ada respon dari para pedagang,” katanya.
Terkait kenaikan retribusi pasar, lanjut Deni hal tersebut mengacu pada Perda Kabupaten Rembang nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Rembang nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Untuk struktur tarif retribusi pasar digolongkan menurut penyediaan tempat, frekuensi, luas pemakaian, jenis pelayanan dan kelas pasar. Sedangkan besaran tarif dibagi menjadi lima golongan yaitu, pemakaian atau penggunaan kios pasar, penggunaan los pasar, penggunaan pelataran, pemanfaatan MCK dan pemanfaatan lahan parkir kendaraan.

Deni

“Untuk besaran tarif kenaikan retribusi Perda baru bervariasi, misalkan obyek retribusi kios pasar kelas 1 dikenakan tarif Rp 350 per meter persegi selama satu hari, sebelumnya hanya dikenakan Rp 250 per meter persegi. Sebagai contoh, kios ukuran panjang 3,5 meter dan lebar 6 meter setiap harinya dikenakan Rp 7.300, jadi total pembayaran retribusi per bulan dikenakan Rp 220.500 ditambah Rp 15.000 untuk biaya kebersihan sampah. Kenaikan hanya Rp 100 saja,” jelasnya.

Deni menambahkan total kios di pasar kota Rembang berjumlah 201, untuk saat ini, para pedagang yang sudah melakukan pembayaran retribusi menggunakan E-retribusi berjumlah 150 sampai 175 orang, sisanya masih manual.

“Nantinya pihak pengelola pasar tetap melakukan sosialisasi kepada para pedagang, karena hal ini merupakan Perda daerah dan sudah dicanangkan untuk diberlakukan mulai Januari 2021 ini. Untuk respon para pedagang bagaimana, kami tinggal mengikuti para pedagang, karena peraturan dari pemerintah tetap kita jalankan,” pungkasnya.(san)