Tajam News

Tindak Lanjuti Permohonan Keringanan Kerugian Negara , Pemkab Rembang Ajukan LO Ke UGM

REMBANG,mediatajam.com  -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai jika Pemanfaatan lahan reklamasi di pelabuhan Rembang terminal Sluke oleh semua pihak tersebut dilakukan tanpa izin.

Selain itu, informasi yang digali, pihak Kejaksaan Tinggi juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah.

Supaya pihak pemerintah dapat menyatakan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah
Pelabuhan hasil reklamasi tanpa alas hak yang jelas.

Kemudian, imbas dari permasalahan tersebut sampai saat ini belum  ada kontribusi kepada pemerintah kabupaten Rembang senilai 32 miliar lebih penggunaan lahan reklamasi itu sejak terhitung sampai dengan akhir tahun 2018

Dari penilaian atau penemuan itulah, saat ini Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan penagihan untuk menghindari
atau mencegah penggunaan lahan reklamasi secara tidak sah.

Sementara itu, pihak
Pemerintah Kabupaten Rembang juga berkewajiban melakukan pengamanan atas pemanfaatan lahan itu.

Adapun bentuk pengamanan yang pertama, yakni pemerintah harus memerintahkan penghentian aktivitas pemanfaatan tanah reklamasi.

Saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini, Sekda Rembang Subhakti mangatakan jika pihaknya saat ini tengah mensikapi reaksi dari beberapa pihak yang terkait itu. Khsusunya bagi yang memanfaatkan lahan reklamasi tersebut.

“Jadi memang kita telah mensikapi rekasi para pihak yang memanfaatkan lahan reklamasi itu. Sehingga dengan adanya surat penagihan dari Pemkab, maka muncul permohonan para pihak untuk meminta keringnan. Nah itu kita sikapi juga,”kata Bhakti.

Dari permohonan keringanan oleh pihak itulah, Pemkab tak serta merta memberikan gambaran dan penjelasan secara gegabah. Sehingga pihaknya harus menggandeng perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan landasaan yang ada.

“Tentunya dari pemkab, bupati kesulitan menanggapi permohanan keringanan dari para pihak. Untuk menyikapi permohonan keringana itu, sehingga pemkab harus punya dasar menanggapi permohonan itu,”jelasnya.

“Kemudian, sehingga Pemkab mengajukan legal opinian (LO) dari UGM. Itu nantinya bisa manjadi dan menghasilkan dasar untuk mengambil keputusan. Dan sampai sekarang belum jadi (LO)nya,”sambung Bhakti.

Saat ditanya sudah berapa kalikah pihak Pemkab mengeluarkan surat penagihan itu, Bhakti menuturkan jika surat itu baru kali pertama dikeluarkan oleh Pemkab.

“Dari surat tertulis kita baru pertama. Setelah itu, dari pihak yang memanfaatkan lahan itu mengajukan kringanan. Kita juga sulit, maka kalau tak ada dasarnya untuk menyikapi permohoanan keringanan itu,”akunya.

Dia melanjutkan, pihaknya mengundang investor untuk bisa menetapkan besaran ini. “Saat mengundang, mereka juga akan siap membayar, akan tapi mereka memohon keringan. Kita juga harus punya dasar untuk itu,”ujar dia.

Sementara itu, saat disinggung, terkait keringanan itu , mana saja pihak yang sudah menyetor, ia mengutarakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan yang masuk.

“Kami belum tahu, belum ada laporan, apakah ada yang sudah bayar. Kita kroscek ke BKKAD, jika nanti sudah ada, maka bayarnya KASDA,”pintanya

Dengan adanya penagihan itu, ia mengutarakan bahwa pihak pemkab akan merinci siapa saja yang memanfaatkan lahan itu. Dan nantijya akan disesuaikan dengan luasan lahan yang ada.

“Ya mestinya dirinci, sesuai luasan yang ada. Kalau memohon keringanan pajak sih poin kerianganannya jelas, tapi kalau ini (permohonana keringanan tagihan pemanfaatan lahan reklamasi) kan hars ada aturanya. Makanya kita agak hati-hati. Mengingat apa yang disampaikan oleh (BPK) adalah terkiat dengan pengaruh pandapatan. Ya yang jelas seluasan sekitaran 26 hektaare itu,”pungkasnya.

Menanggapi persoalan itu
Anggota DPRD Rembang Pujianto mengatakan pada tahun 2016 DPRD Rembang  sudah membentuk Pansus dan telah mengeluarkan beberapa Rekomendasi.

“Rekomendasi itu harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten meminta kepada BPKP untuk memeriksa atau melakukan audit Operasional  terkait lahan reklamasi di pelabuhan Rembang terminal Sluke,”katanya.

Adapun hasil audit juga telah dikeluarkan oleh BPKP kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan selanjutnya untuk ditindaklanjuti.

“Kami, DPRD Rembang Menunggu perkembangan dari persoalan yang ada di pelabuhan Rembang itu. Seperti kita ketahui bersama, bahwa aktifitas di pelabuhan sluke sangat sibuk tiap hari,”ungkap Puji.

Namun, menurut Laporan Hasil pemeriksaan BPK Tahun 2019 ini per tanggal 31 desember 2018, bahwa Pemkab Rembang Belum menerima kontribusi atas penguasaan dan pemanfaatan tanah hasil reklamasi di pelabuhan Rembang terminal sluke tersebut.

Kemudian, di dalam LHP BPK itu juga tertulis bahwa Penerimaan Pemkab Rembang adalah minimal 32,9 M. Angka ini adalah potensi Mpminimal, jadi kemungkinan bisa lebih besar dari angka tersebut.

Sementara itu, menurut informasi dari LHP BPK bahwa di tahun 2019 ini telah dilakukan pengukuran tanah reklamasi di pelabuhan tersebut dan telah diperoleh pernyataan kesanggupan dari pihak yang telah memanfaatkan lahan tersebut untuk bersedia memberikan kontribusi sewa kepada Pemkab Rembang atas penguasaan lahan yang mereka kuasai.
“Saya cuma menyadur apa yang yang tertuang di LHP BPK tahun 2019 ini. Menurut saya, LHP BPK itu sifatnya FINAL dan Tidak Boleh DiTawar. Jadi pemerintah harus berusaha untuk memenuhi apa yang tertuang di dalam catatan LHP BPK,”bebernya.

Di sisi lain, ia juga masih menunggu perkembangan yang ada. Sehingga nantinya ada keputusan yang jelas terkiat polemik permohonan keringanan tersebut.

“Jadi kami menunggu perkembangan yang akan terjadi dipelabuhan Rembang terminal Sluke. Semoga diberi kemudahan untuk mengurai oersoalan tang dipelabuhan tersebut, sehingga pelabuhan bisa terbangun secara layak sesuai dengan standarisari yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan ke depannya, Kota Rembang bisa maju serta perekonomian bisa berjalan dengan baik dan lancar,”pungkasnya. (San)