Tajam News

Bapemperda Beri Batasan Waktu Agar Perda Lebih Akuntabel

Tiga narasumber dalam diskusi Prime Topic MNC Trijaya dengan tema “Mekanisme Pembentukan Perda “

SEMARANG,MEDIATAJAM.COM _ MNC Trijaya FM kembali menggelar diskusi Prime Topic di Hotel Noormans  Jl.Teuku Umar Semarang pada hari Selasa (06/11) dengan tema “Mekanisme Pembentukan Perda “ .

Tiga narasumber yang dihadirkan dalam diskusi tersebut adalah Yudhi Indras Weindarto anggota Komisi E DPRD Jateng yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng, Indrawasih Ka Biro Hukum Prov Jateng dan seorang Akademisi Dari Fakultas Hukum Undip Dr.Lita Tyesta.

Menurut Yudhi Indras, banyaknya perda yang dihasilkan itu, karena menyesuaikan dengan perubahan aturan daerah dari uu no 32 ke uu no 23/2014. “Kami tidak seenaknya membuat perda, jadi jangan beranggapan kami suka bikin perda,” katanya.

Dijelaskannya lebih lanjut, perubahan aturan itu disebabkan banyak kewenangan yang berbeda dari kota/kabupaten ke provinsi, contoh soal pendidikan. Di mana SMA/SMK Negeri diambil alih oleh pemerintah provinsi. Begitu pula di sektor perhubungan dan sektor lainnya.

Selama masa periodenya, politisi Partai Gerindra ini menambahkan, bahwa DPRD Jateng telah menghasilkan 30-40 perda. “Untuk tahun ini, kami tengah mencanangkan 11 perda,” katanya.

Ketua Bapemperda DPRD Jateng

“Kami Bapemperda harapannya pengen cepat sekali menyelesaikan perda-perda itu, tetapikan perda itu inputnya dari inisiator, jika dari inisiatornya lambat tentunya kami akan membahasnya menjadi lambat,” tambahnya.

“Karena itu, dari Bapemperda sudah mencoba kepada semua stakeholder atau lembaga yang mengajukan perda pada kami akan surati terus. Karena kami juga memberi batasan waktu 120 hari kerja , jadi dengan itu harusnya akan lebih akuntabel”, pungkasnya.

Sementara itu Indrawasih Ka Biro Hukum Prov Jateng menungkapkan jika proses pembuatan perda selama ini menurutnya telah sesuai dengan tahapan yang ada yakni Perencanaan, Penyusunan,Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan juga Penyebarluasan kepada masyarakat.

Dari sisi produk ,”saya bisa jamin bahwa perda-perda yang dihasilkan telah sesuai karena semua pada persoalan itu memang betul betul di kaji, karena perdebatannya setiap tahapan itu ada public hearing, diskusi yang cukup artinya perda itu juga berbasis pada partisipasi masyarakat”, jelasnya.  **SEFRIN/TOM