Tajam News

Kepala BP2MK:Sampai saat Ini Sudah Ada 500 Pemegang SKTM Aspal Yang Dicoret

Semarang,Mediatajam.Com  . Kepala Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah Surakarta,Disdikbud Jawa Tengah, Jasman Indradmo mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mencoret sekitar  500 pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diketahui  asli tapi palsu (Aspal) dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA sederajat.

Hal itu di lakukan lanjut Jasman Karena ,banyak yang abal-abal dan ngaku-ngaku miskin, maka 500 lebih SKTM terpaksa didiskualifikasi. Temuannya merata di 35 kabupaten/kota di jawa tengah ,bahkan kata dia ada satu sekolah di Jawa Tengah yang pendaftaranya  semua pakai  SKTM.

“sampai hari ini kami masih akan terus berlanjut untuk mengecek  kefalidan data  tersebut  ,bisa jadi  akan bertambah banyak lagi yang  akan kita coret  terkait taget  belum ada namun yang jelas  sebanyak banyaknyalah .” ungkap Jasman dalam acara diskusi Prime Topic Mnc Trijaya Radio, di Hotel Noormans Semarang, Senin (9 /7/18).

Jasman menjelaskan, temuan SKTM palsu didapat dari hasil penelusuran tim investigasi yang dilakukan tiap pengelola SMA Negeri. Saat dikroscek, ada calon siswa pemegang SKTM yang rumahnya bagus. Kusennya dari kayu jati,punya mobil, “Nah itu kan bukti kalau dia kelas menengah ke atas, kok bisa-bisanya mengaku miskin. Makanya ini sekarang masih berproses,” ungkapnya.

Di jelaskan Jasman , pendaftar PPDB SMA Negeri kini mencapai 113.092 jiwa menjelang penutupan. Namun jumlah tersebut masih kurang dari total daya tampung yang disediakan Disdik, yakni 113.325 orang.

“Dari total pendaftar sebanyak itu, siswa pemegang SKTM sebanyak 62 ribu orang. Tapi pemegang SKTM yang diterima akhirnya hanya 26.617 siswa atau prosentasenya sekitar 23,5 persen,” bebernya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh. Zen menyampaikan,bahwa semua pemegang SKTM hendaknya jangan diputuskan dulu. Karena, hal itu memang harus dibuktikan terlebih dahulu.

“Mekanisme penerimaan peserta didik baru harus dibenahi. Dengan begitu, sistemnya bisa fair. Saya sepakat pendidikan menengah  tidak menetapkan peserta didik baru sebelum persoalan tersebut diselesaikan,” tandasnya.**Tom