Demak, mediatajam. Com-DPRD Kabupaten Demak menyampaikan pandangan umum Fraksi Fraksi atas Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna ke 19 masa sidang ke dua yang diselenggarakan hari senin 9 juli 2026.
Sejumlah catatan ,saran dan masukan disampaikan masing masing Fraksi Dprd terkait realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari auditor BPK perwakilan Jawatengah.
Tingginya silpa Apbd tahun anggaran 2025 sebesar 253,67 milyar yang tidak terserap dan kembali ke khas daerah menjadi catatan sejumlah fraksi Dprd.
” Pendapatan daerah melampaui target namun serapan belanja masih rendah,surplus karena underspending bukanlah indikator efisiensi semata.kami meminta Pemkab Demak meningkatkan akurasi dan kualitas perencanaan agar realisasi target silpa tahun 2026 kembali pada batas wajar 5% ” kata jubir partai demokrasi pembangunan sejahtera Rizky Erfandy dalam pidatonya
Fraksi demokrasi pembangunan sejahtera meminta optimalisasi silpa 2025 dimanfaatkan untuk menunjang program prioritas pada APBD perubahan 2026 yang diarahkan untuk infrastruktur pelayanan publik seperti penanganan- penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur.
Hal senada juga disampaikan anggota Dprd dari fraksi nasdem yang menyayangkan Pemkab Demak belum optimal dalam merealisasikan belanja daerah agar manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat
” Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan ,hal ini didasarkan pada serapan belanja daerah yang masih kurang optimal.banyak program yang sudah melalui kajian dan sudah ditetapkan namun tidak terealisasi,seharusnya tidak ada persoalan teknis yang menyebabkan kegiatan tidak berjalan, seperti gagal lelang ,kehabisan waktu dan lain-lain ” Kata Sulkan Jubir Fraksi Nasdem
Sementara itu fraksi partai Gerindra mengapresiasi pemerintah kabupaten demak yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025.
Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemkab Demak meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ,sebab dibalik opini WTP masih terdapat berbagai temuan Bpk yang menunjukkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
” Temuan temuan tersebut tidak boleh boleh berhenti sebagai laporan administratif, Pemerintah Kabupaten Demak harus menetapkan target penyelesaian yang jelas dan terukur, disertai mekanisme dan evaluasi berkala serta pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang lalai menjalankan tugasnya di bidang belanja daerah ” Kata Mukti Kholil Anggota Dprd dari Fraksi Gerindra pada pidatonya
Fraksi Gerindra meminta pemerintah kabupaten demak meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik, pengelolaan BLUD pembayaran honorarium serta pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa.
Sementara itu menurut Ketua Dprd Kabupaten Demak Zayinul Fata Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemkab Demak.
” Melalui rapat pandangan umum ini,Dprd memberikan evaluasi ,mulai dari sektor pendapatan daerah,efektivitas belanja dan serapan,pengelolaan SiLPA,serta tindak lanjut pemeriksaan BPK ” kata zayin kepada mediatajam.com
Dprd berharap Pemkab Demak memberikan pendampingan kepada OPD yang tingkat serapan anggarannya masih rendah agar kedepan target pembangunan yang bermanfaat bagi warga Demak dapat tercapai secara optimal**TGH
