Semarang.Mediatajam.Com.Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM )dalam PPDB tahun 2019 ini di pastikan tidak berlaku lagi ,sebagai gantinya sekarang polanya adalah berdasarkan Zonasi .
“SKTM Sebelumnya banyak di salahgunakan oleh masyarakat dari kalangan mampu, sehingga perlu dievaluasi agar tepat sasaran.”Kata Ahmadi dalam diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang bertemakan Mempersiapkan PPDB di Noorman Hotel Semarang, Selasa (26/3/19).
Menurutnya ,Kebijakan tersebut tentu berbasis atas kajian PPDB tahun 2018 yang mana pada saat itu mensyaratkan adanya SKTM yang sebetulya itu adalah cara pemerintah untuk memastikan warga negaranya yang miskin bisa Sekolah ,namun kata dia ,setelah melihat dinamika tersebut banyak Yang menggunakan SKTM yang tidak berhak sehinggga hal itu menjadi efaluasi besar.
“Dengan adanya sistem zonasi tersebut membuat siswa yang berada di sekolah terdekat di manapun akan diterima dan mendapatkan kepastian layanan pendidikan.”ujarnya.
Kepala Bidang SMA Disdikbud Provinsi Jateng, Bambang Supriyono membenarkan ,bahwa tahun ini ada kebijakan tidak di berlakukan lagi SKTM sebagai syarat pendaftaran siswa baru ,
Namun Menurut dia, SKTM nantinya lebih digunakan ketika siswa telah masuk sekolah terkait, yakni saat siswa ditarik uang kontribusi bisa menunjukkan SKTM-nya.
“SKTM tetap digunakan, namun bukan untuk syarat masuk melainkan digunakan saat siswa ditarik bayaran atau membayar kontribusi terhadap sekolah. Kalau keluarga tidak mampu maka wajib dibebaskan,”bebernya.
Bambang berharap, penerapan kembali sistem zonasi dapat terbentuk pemerataan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah ini. Selain itu juga diharapkan bisa menghemat biaya sekolah karena jaraknya lebih dekat.
“PPDB tidak mengacu lagi pada nilai, tapi kedekatan siswa dengan sekolah. Diutamakan di situ agar terjadi pemerataan prestasi. Siswa dekat dengan sekolahnya bisa hemat biaya transportasi, siswa bisa menjaga keamana ketertiban sekolah,”pungkasnya.**Uut
