Tajam News Hukum

CPI Bayar Pesanan Ekstasi Dari Belanda Dengan Bitcoin

SEMARANG,MEDIATAJAM.COM _ Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah menangkap seorang mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang berinisial CPI (21) yang membeli narkotika jenis ekstasi melalui dark web yang berlokasi di Belanda.

“Bea dan Cukai melaporkan adanya paket berisi ekstasi melalui jasa pengiriman pos dari Belanda,” ungkap Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Tri Agus Heru di kantor BNNP Jateng pada Rabu (04/04/2018).

Dia menjelaskan, pengungkapan kasus itu bermula saat petugas Bea dan Cukai (BC) Tanjung Emas Semarang memberi informasi adanya kiriman paket berisi narkotika dari Belanda melalui jasa kiriman kantor pos pada 12 Maret 2018. Kemudian tim BNNP Jateng melakukan controlled delivery terhadap paket tersebut dan pengawasan melekat kurang lebih selama 15 hari.

Kedua pelaku penyalahgunaan narkotika dikawal petugas BNNP Jateng.

Mahasiswa asal Bandung, Jawa Barat tersebut ditangkap oleh petugas BNN usai makan di sebuah warung di Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dari penggeledahan ditemukan sembilan butir ekstasi yang ditaruh dalam amplop putih.

CPI mengaku ekstasi tersebut dipesan dengan harga Rp.800 ribu yang dibayarnya dengan menggunakan Bitcoin. Agus mengungkapkan pelaku sudah dua kali memesan narkotika secara online langsung dari Belanda.

Pengungkapan kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh mahasiswa ini, menurut Agus, menunjukkan bahwa pelajar di Jawa Tengah masih menjadi sasaran potensial peredaran narkotika.

Sementara itu Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Semarang, Tjerja Karja Adi mengatakan, kasus pengiriman narkoba via Pos bukan sekali terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas. Barang yang dibeli pelaku dari Belanda adalah kali kedua. Untuk barang pertama dapat lolos karena diduga dikemas dalam kemasan yang sulit dideteksi.

“Bisa jadi begitu, kemasan sulit dideteksi. Apalagi sehari ada ratusan kiriman Pos dari luar negeri. Maka Ini ancaman serius narkoba menyasar mahasiswa yang harus ditanggulangi,” pungkasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku akan dijerat dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) dengan ancaman minimal lima tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. **SEFRIN