JAKARTA,Mediatajam.com _ Kapolri Jenderal Tito Karnavian resmi melantik dan mengambil sumpah enam Kapolda di Mabes Polri di Rupatama Mabes Polri, Jumat (16/12). Mereka dimutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/2987/XII/2016 tertanggal 12 Desember yang ditandatangani Wakapolri Komjen Syafruddin.
“Bahwa saya akan setia pada UUD 1945 dan NKRI. Bahwa saya akan menaaati seluruh peraturan dan UU dengan penuh pengabdian. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan Polri,” kata Tito memimpin sumpah.
Para Kapolda yang disumpah itu lantas mengikuti sumpah. Mereka juga disumpah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Juga tidak menerima gratifikasi dari siapa saja dan dalam bentuk apa saja.
Yang dilantik itu adalah Irjen Wilmar Marpaung, yang sebelumnya Kapolda Sulut, digeser ke Widyaiswara Sespim Polri. Tongkat Kapolda Sulut diserahkan kepada Kapolda Jabar Irjen Bambang Waskito.
Kursi Kapolda Jabar diserahkan pada Kapolda Sulsel Irjen Anton Charliyan. Selanjutnya Irjen Muktiono, yang sebelumnya duduk sebagai Sahli Kapolri, jadi Kapolda Sulsel.
Kursi Kapolda Sumsel yang saat ini diduduki Irjen Djoko Prastowo juga diserahterimahkan. Djoko dimutasi menjadi Sahli Kapolri dan kursinya diserahkan pada Kakorlantas Irjen Agung Budi Maryoto.
Posisi Kakorlantas diisi Kapolda Papua Barat Brigjen Royke Lumowa. Karopaminal Brigjen Martuani Sormin lantas diangkat sebagai Kapolda Papua Barat.
Begitu pula Kapolda Sulbar Lukman Hariyanto yang digeser sebagai Kasespimen Sespim Polri. Dia diganti Brigjen Nandang.
Ada empat jabatan Kapolda yang belum dilantik yakni Kapolda Bali, Irjen Petrus Golose; Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Budhi Revianto; Kapolda Nusa Tenggara Timur, Brigjen Agung Sabar Santoso; dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Machfud Arifin.
Kapolri menjelaskan, belum dilantiknya sejumlah Kapolda tersebut dikarenakan masih ada tugas yang belum selesai pada jabatan lama yang ditinggalkan ataupun tugas dari pejabat lama di wilayah tersebut.
“Setelah tahun baru dilantik karena masih ada tugas yang harus diselesaikan,” jelas Jenderal Tito.**PRA / WID
