Tajam News

Fuad Hidayat: Pengembangan Aset Pemprov Jateng Perlu Didorong

SEMARANG,mediatajam.com – Fuad Hidayat Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng menyampaikan, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan optimalisasi aset yang hingga saat ini tercatat Rp41 triliun.

Hal itu bertujuan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun untuk pelayanan publik.

“Pada tahun 2020, PAD kita terkoreksi Rp1,7 triliun. Sementara di Jatim bisa tercapai target dan berhasil karena suksesnya optimalisasi aset yang ada, dan tidak tergantung pada PKB dan BBNKB,” kata Fuad saat dialog Prime Topik dengan tema Tata Kelola Aset Pemprov Jateng di Gets Hotel Semarang, Jumat (11/6/2021).

Menurut Fuad, DPRD Jateng mendorong optimalisasi atas aset-aset yang dimiliki Pemprov Jateng karena hasil audit 2021, total aset Pemprov Jateng mencapai Rp 41 triliun dan ada yang mangkrak.

Disebutkan bahwa lokasinya banyak yang strategis dan potensinya luar biasa untuk dioptimalkan.

Memang agak berat secara kelembagaan di BPKAD, tetapi leading sektor dipimpin kabid aset eselon yang harus mengelola aset yang besarnya luar biasa. Jadi tantangannya ada pada kelembagaan,” tuturnya.
Lain masalah kelembagaan, hal lain yang menjadi masalah adalah sumber daya manusia (SDM), sehingga perlu konsolidasi untuk mengarahkan pada optimalisasi aset.

“Jangan sekedar sewa, tetapi harus mulai dipikirkan bangun guna serah, kerja sama dengan pihak swasta, atau lainnya, karena belajar dari daerah lain dengan tata kelola yang baik bisa meningkatkan PAD dan layanan publik,” tambah Fuad.

Menurutnya, perlu reformasi fundamental tata kelola aset dan perlunya formulasi kerja tata kelola aset yang lebih modern, dan lebih sesuai tantangan jaman, sehingga aset bisa jadi alternatif untuk mengoptimalisasikan PAD dan pelayanan publik yang memuaskan.

Sementara itu, Sekretaris Penasehat Akselerasi Kerjasama FIS Unnes Teguh Hadi Prayitno menuturkan Komisi Pemberatas Korupsi (KPK) pernah menyarankan agar 66% aset Pemprov Jateng yang belum bersertifikat segera disertifikatkan untuk menghindari terjadinya sengketa hingga bisa dimanfaatkan lebih optimal.

“Jika aset itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka harus dikelola khusus. Yang jelas, kalau bisa untuk masyarakat, kenapa tidak,” tutur Teguh.

Menurutnya, pengelolaan aset harus melakukan langkah inovatif menyikapi aset yang tidak produktif menjadi produktif dan menghasilkan pendapatan, bahkan perlu transparansi data aset yang bisa diakses publik setidaknya investor dapat berminat untuk bekerjasama dalam pengeloaan setelah mengetahui data aset tersebut.

Pengeloalaan aset, lanjutnya, bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik dengan pola Business to Business atau social entrepreneur, bahkan bisa dengan menggandeng perguruan tinggi baik sebagai pendaping maupun dimanfaatkan sebagai pengabdian masyarakat.

Sejumlah aset yang tidak produktif, tutur Teguh, jika berupa gedung bisa dijadikan social entrepreneur yang dimanfaatkan sebagai ruang pamer hasil produksi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga mampu memberikan konstribusi pendapatan.*SEF