Tajam News

Penyebutan ‘Nama Besar’ Di Kasus E-KTP, Bukti KPK Serius

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tepat dengan terus membuka dan membawa kasus e-KTP ke ranah persidangan.

Dengan dibawanya kasus megakorupsi ini ke persidangan, hal tersebut sudah cukup memberi gambaran sikap tegas dalam memberantas korupsi yang diduga melibatkan sejumlah nama besar.

“Jika dikaitkan dengan aktor-aktor pelakunya, maka kasus e-KTP ini penyelidikannya sudah lama sejak tahun 2014. Dibawanya ke ranah pengadilan membuktikan KPK sudah punya cukup bukti,” kata Abdul Fickar , Rabu (29/3/2017).

Terkait sikap KPK yang belum menaikan status nama-nama besar dalam dakwaannya, Fickar mengaku hal tersebut tinggal menunggu waktu.

Namun ia menampik adanya indikasi intervensi dari pihak luar terkait penegakan hukum di lembaga antirasuah ini.

“Pasca kriminalisasi, saya tidak mengerti adanya unsur kepentingan lain. Karena dari pengalaman KPK sepenuhnya atas dasar penegakan hukum,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK beberapa nama besar seperti Ketua DPR Setya Novanto, eks Mendagri Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, eks Ketua DPR Marzuki Alie dan sejumlah anggota Komisi II DPR disebut turut menerima bancakan duit.

Dengan adanya penyebutan nama-nama besar tersebut, KPK terkesan hati-hati dalam menangani kasus yang telah bergulir selama beberapa tahun lalu ini. Setelah dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, kini KPK baru menetapkan tersangka baru atas nama Andi Narogong dari pihak swasta.**Kus/Dik