Tajam News

Polisi Sebut Pantura Sarang Kategori Rawan Konflik Saat Pemilu

REMBANG,Mediatajam.com – Pihak Kepolisian jauh jauh hari sudah mulai memetakan kerawanan saat pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019.

Mengingat hajat gawe yang digelar 5 tahunan tersebut tak sama seperti tahun sebelumnya. Sebab pemilu mendatang bakal digelar bersamaan dalam satu hari. Baik Pemilihan Presiden, DPD, DRR RI, DPRD Prov, bahkan DPRD Kota/Kabupaten.

Kapolres Rembang AKBP Pungky Bhuana Santosa mengatakan, khusus di Rembang daerah yang menurutnya paling rawan adalah di Kecamatan Sarang dan sejumlah wilayah lain yang berada di jalur pantura Rembang.

Menurutnya, karakter masyarakat pesisir pantai cenderung bersumbu pendek dan rawan terjadi konflik jika ada selisih paham.

“Kami mewaspadai di wilayah Sarang, di daerah-daerah jalur pantura. Karena masyarakat nelayan ini cukup sumbu pendek, cukup emosional,” kata Pungky usai kegiatan apel mantab brata yang digelar di halaman Mapolres Rembang, Rabu (19/9/18) pagi.

Untuk meminimalisir kerawanan tersebut, Pungky mengakui pihaknya selalu berkoordinasi dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat sekitar. Dengan demikian, menurutnya jika suatu saat terjadi konflik, akan mudah diredam oleh para tokoh yang ada.

“Kami terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat disana. Sehingga ketika suatu saat terjadi permasalahan, harapan kami para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini bisa bersama-sama mengatasi maslah dengan baik,” imbuhnya.

Pungky mengakui, akan mengerahkan sebanyak 550 personil kepolisian dari Polres Rembang khusus untuk pengamanan seluruh tahapan proses Pilpres dan Pileg tahun 2019. Baik mulai proses pencalonan sampai pelantikan.

“550 personil, hampir 3/4 kekuatan Polres dikerahkan untuk pengamanan Pilpres dan Pileg 2019. Dari tahapan-tahapan pemilu presiden ataupun calon legislatif.  Hampir semua tahapan kami waspadai. Karena setiap tahapan itu tantangannya berbeda-beda.

Tahapan pemeriksaan seperti kemarin itu ada kendala ataupun temuan yang berpotensi permasalahan, ketika calon legislatif yang eks narapidana, namun sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Sehingga menjadi panduan kita untuk berkoordinasi dengan KPU,” jelasnya.(Hasan Yahya)