Tajam News

Tuntut Tindak Lanjut Ketegasan Pemerintah Soal Bersih Pekat . Presedium Rembang Kembali Gelar Audensi Dengan DPRD

Rembang,mediatajam.com – Puluhan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Presidium Rembang bersih Pekat kembali menggelar audensi dengan DPRD Rembang.
Rabu (12/8/2021).

Kedatangan mereka ke Gedung Wakil Rakyat itu untuk menuntut tindak lanjut dan ketegasan Pemerintah dalam hal bersih-bersih penyakit masyarakat (pekat) di Rembang.

Seluruh Ormas yang yang tergabung dalam Presidium Rembang ini menolak keberadaan pekat di Kabupaten Rembang.

“Kita semua mempunyai keadaan atau situasi yang berbeda, sehingga banyak warga masyarakat Kabupaten Rembang yang mengeluhkan terkait hal ini.
Kami minta segera ditindaklanjuti, agar kedepan Rembang bisa bersih dari penyakit masyarakat,” kata
Gus Idror Maimoen, putra bungsu dari mendiang KH Maimoen Zubair kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Mereka menuntut segera tindak lanjut pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan penindakan terkait permasalahan Pekat.
Pekat yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan tindakan asusila, peredaran miras.
Ditengarai pekat masih merajalela di Rembang, sementara hal itu menurut Gus Idror tidak sepaham dengan asas negara Indonesia.

“Dengan maraknya peredaran miras tentunya sangat mengganggu pertumbuhan moral serta sektor pendidikan dan sektor perekonomian. Contoh, uang dihambur-hamburkan bukan digunakan dengan sebaik-baiknya.
Sehingga dari satu aspek bisa mengahalangi beberapa aspek,” ujarnya.

Kami akan berupaya untuk terus meminimalisir p
Kami tidak menargetkan, seperti miras 0 persen, kemaksiatan 0 persen, tapi kami berusaha untuk meningkatkan penindakan itu. karena kita berada di beragama dan negara yang beradab,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan mengakui perumusan Perda maupun Perbup diperkirakan baru terealisasi bulan Maret 2022 mendatang.

“Kami berharap dengan digelarnya audiensi ini, ada penawaran beberapa ide gagasan oleh seluruh
anggota Presidium. Kami sudah membacakan peraturan dari Perda dan Perbup yang sudah ada, jika masih dirasa kurang silahkan ide-ide gagasan baru diajukan,” tuturnya.

Ridwan pun mempersilakan jika ada substansi-substansi yang belum masuk dalam Perda maupun Perbub bisa segera diakomodir ke Perda yang akan datang.

”Kalau Perbup ini akan kami tingkatkan substansinya pada Perda Tribum dan Perbup yang baru, kalau masuk di Perda kan semakin kuat selama substansi tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.
Ini kita niati yang disebut nahi munkarnya DPRD Rembang sebagai pejabat daerah,”pungkasnya (HMY)