Semarang.Mediatajam.Com.Dampak musim Kemarau panjang saat ini menyebabkan Semua wilayah di Provinsi Jawa Tengah berpotensi mengalami kekeringan untuk itu di perlukan percepatan pembangunan embung di setiap kabupaten /kota .
Dari Th 2015 hingga 2018 tahun ini pemerintah hanya mampu membuat 75 embung dari 1000 embung yang di rencanakan artinya masih jauh dari target yang selama ini di gaungkan untuk bisa membangun banyak embung.
”Melihat dari capain yang jauh dari realisasi saat ini ,1000 embung itu hanyalah sebatas istilah saja bayangkan itu dari 2015 loh sudah berapa tahun itu.padahal Jawa Tengah saat ini berpotensi mengalami kekeringan hanya di 3 daerah saja yang aman .”ungkap Moch Ichwan selaku Komisi D DPRD Jateng dalam Prime Topik yang di siarkan langsung MNC Trijaya FM di gedung Kerjasama kampus Polines Jl.Prof Soedarto Semarang .dengan tema ‘Mengahiri Kekeringan Senin (27/8/2018).
Menurutnya,dalam hal pengajuan anggaran dari PSDA selama ini pihaknya tidak pernah menolak dikarenakan kata dia semua itu untuk kepentingan masyarakat banyak.namun pada kenyataanya di lapangan masih bayak kendala seperti penyediaan lahan misalnya seringkali terbentur tanah bondo deso sehinga memerlukan waktu lamu untuk menyelesaikannya.
“Kami sangat mendukung dengan pembangunan 1000 embung itu maka dalam pengajuan angaran kami sedikitpun tidak pernah mengurangi artinya sesuai kebutuhan yang di perlukan ,perlu di ketahui setiap pembagunan embung itu paling kecil menelan biaya 1,2 Miliar bisa lebih di kendal malah 3, sekian .”urainya .
Sementara itu,Kepala Bidang Vitigasi Air Baku PUSDATARU Prov Jateng Ir.Ketut Arsa Indra Watara mengatakan, pihaknya saat ini mengaku terus genjot pembangunan seribu embung untuk mengatasi kekeringan di Jawa Tengah. Meski proses penyediaan lahan masih menjadi kendala, namun menurutnya pemerintah memiliki solusi, seperti tukar guling untuk merealisasikan program.
“Jika lahan tersebut bukan milik pemerintah akan ada beberapa proses, meskipun cukup memakan waktu. Caranya, dilakukan dengan tukar guling dengan lahan lain milik pemerintah agar aset daerah tidak hilang prosesnya memang agak panjang, sehingga kita ingin berlari kencang agar pembangunan tetap berjalan dengan sesuai target ,” jelasnya .
Lebih lanjut Ketut menambahkan,apabila tanah yang akan dibangun embung tersebut adalah milik kabupaten, Pemprov akan memberikan desain untuk mempercepat pembangunannya.
“Apabila daerah tersebut memiliki dana dapat dilakukan peminjaman anggaran melalu APBD Kabupaten. Namun jika anggaran belum mencukupi akan ada bantuan dana dari Pemerintah Provinsi untuk kabupaten.”tandasnya.**(Tom)
