Demak, mediatajam.com- Secara maraton pada senin 18 mei 2026 DPRD Demak menggelar rapat paripurna ke 11 dan 12 melakukan pembahasan empat Raperda bersama Pemkab Demak.
Sekda Ahmad Sugiarto mewakili Bupati Eistianah menyerahkan nota pengantar Raperda tentang penanganan konflik sosial pada rapat paripurna ke 11 masa sidang kedua digedung Dprd Demak.
Menurut Ahmad Sugiarto Raperda tersebut sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan stabilitas daerah serta mendukung keberlanjutan perdamaian dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kabupaten demak dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penerimaan terhadap keberagaman .
” munculnya potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat harus diantisipasi dan dihentikan.pemerintah daerah berwenang melaksanakan kebijakan penanganan konflik sosial di wilayahnya dengan memperhatikan pedoman norma standar dan nilai-nilai kearifan lokal.
Untuk itu perlu adanya penanganan yang terstruktur dan terkoordinasi oleh lembaga dan institusi serta peran serta masyarakat dalam menangani konflik sosial ” kata Ahmad Sugiarto saat penyerahan nota Raperda usulan Pemkab Demak di gedung DPRD ada delapan materi muatan yang diatur dalam rancangan perda ini yakni :
a.pencegahan konflik
b.penghentian konflik
c.pemulihan pasca konflik
d.tim terpadu penanganan konflik sosial e.memelihara kondisi damai dalam masyarakat
f.peran serta masyarakat
g.pembinaan dan pengawasan dan
h.pendanaan
Setelah pernyerahan nota pengantar Bupati tentang Raperda usulan Pemkab Demak Rapat Paripurna berlanjut dengan acara penyerahan tiga Raperda inisiatif DPRD yakni
A.Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
b. Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah
c. Raperda tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Banjir dan Rob.
Nota pengantar DPRD Demak tentang Raperda inisiatif DPRD disampaikan wakil ketua bapemperda Busro dari Fraksi PDIP.
