Tajam News

7 Tahun Berlalu Polemik Pelabuhan Sluke Tak Kunjung Usai

Rembang,mediatajam.com – Polemik Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) yang terjadi selama hampir 7 tahun dan
saat ini kasusnya telah bergulir di ranah hukum kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya , baru -baru ini sejumlah kantor perusahaan milik investor pelabuhan tersebut digeledah oleh Bareskrim Mabes Polri.
Atas adanya penggledahan itu pemilik perusahaan PT Amir Hajar Kilsi (AHK) salah satu investor pelabuhan tersebut melalui bagian humas perusahaannya pada
Kamis (14/10/2021) buka suara.

Humas PT AHK , Prih Haryanti kepada wartawan menjelaskan, perusahaan yang dinaunginya itu murni berkedudukan sebagai investor di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.
PT AHK telah melakukan reklamasi di area pelabuhan PRTS atas ijin dan amanat dari kepala daerah setempat,” terang Prih,

Memang beberapa waktu lalu , kantor PT AHK dan sejumlah perusahaan lainnya,digeledah oleh Bareskrim Mabes Polri. Penggeledahan itu diduga dilakukan berkaitan dengan kasus PRTS
Surat tugas penggeledahan yang ditunjukkan kepada kami , tertulis bahwa dugaan tindak pidana korupsi, yang artinya adalah dugaan kerugian keuangan negara. Sedangkan dalam hal ini,
PT AHK yang digeledah murni perusahaan swasta yang berposisi sebagai investor dalam upaya reklamasi pelabuhan PRTS ,” bebernya

“Kita sebagai swasta berstatus sebagai pelaku reklamasi, memberikan fasilitas penuh atas kegiatan penggeledahan tersebut dan kooperatif. Karena disebutkan, adanya indikasi merugikan keuangan negara. Swasta, sejak awal pun tidak ada sangkut pautnya dengan keuangan negara. Kalau posisi BUMD, itu memang ranahnya,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT AHK, Nanda Andriansyah menyebutkan, saat ini proses hukum PT AHK terkait aktivitas reklamasi di PRTS Sluke bergulir di Badan Arbitrase Nasional (BANI).

“Saat ini persidangan di BANI sedang dalam proses pemeriksaan majelis Arbitrase dengan nomor perkara 43067/XI/ARB- BANI/2020,”ungkap Nanda.

Menurut Nanda dalam polemik yang terjadi saat ini, PT AHK sudah melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian dengan PT RBSJ untuk melakukan pekerjaan Reklamasi Tahap 1 dan
Tahap 2.

“Bahwa PT AHK sebelum melakukan upaya upaya ke BANI sudah berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah dan upaya upaya yang dibenarkan menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku,” terangnya.

“Bahwa PT AHK mempunyai iktikad baik sebagai Investor untuk menyelesaikan perselisihan dengan PT RBSJ sesuai isi Perjanjian kerjasama Investasi yang sudah disepakati diantaranya melalui BANI,” lanjutnya.

Di sisi lain, PT AHK saat ini juga tengah memohon perlindungan hukum dari kepala divisi hukum Mabes Polri. Hal itu dilakukan untuk meluruskan proses hukum yang saat ini telah berlangsung.(HMY)