REMBANG,mediatajam.com – PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) selaku owner proyek reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke menggelar rapat pembahasan tindak lanjut percepatan penyelesaian permasalahan pelabuhan setempat Selasa (17 /12/ 2019) kemarin
Dasar rapat yang digelar oleh Badan Usaha Modal Daerah (BUMD) PT. RBSJ itu untuk
menindak lanjuti Surat Bupati Rembang Nomor 030/2167/2019 tanggal 31 Juli 2019 .
Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dan Hasil RUPS BUMD PT.RBSJ
Mengingat sampai saat ini
para pihak investor belum menghentikan aktivitas pemanfaatan lahan pelabuhan hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke .
Sehingga , jika kondisi itu dibiarkan potensi kerugian negara/daerah semakin besar apabila tidak segera dihentikan atau ditertibkan.
Untuk menyelesaikan pernasalahan tersebut , Perusahaan milik Pemkab Rembang ini pun akan segera melayangkan surat penghentian aktivitas sementara kepada para perusahaan reklamasi yang ia gandeng dan telah memanfaatkan lahan itu selama bertahun-tahun.
Berdasarkan data yang diperoleh mediatajam.com dari seluruh perusahaan reklamasi hanya
PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) saja yang telah mengajukan pernyataan akan menghentikan aktivitas pemanfaatan lahan pelabuhan dan mengajukan pernyataan berminat mengusahakan jasa kepelabuhan atau Letter Of Intent (LOI) kepada Bupati Rembang serta telah membayar angsuran Kontribusi Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
ke Kas Umum Daerah Pemkab Rembang.
Komisaris PT. RBSJ Sumirat Cahyo Widodo saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya hal tersebut , Ia mengaku jika surat pemberitahuan penghentian aktivitas sementara untuk para pihak perusahaan segera dilayangkan.
“Agendanya penghentian aktivitas. Kenapa penghentian sementara ? Karena sebagaimana suratnya bupati yang dilayangkan kepada para pihak (perusahaan reklamasi) itu disebutkan beberapa rekomendasi dari BPKP, Kejaksaan Tinggi dan BPK bahwa pihak (perusahaan) itu memanfaatkan lahan reklamasi tanpa alas hak yang jelas dan tak ada perjanjian yang jelas pula,”beber Sumirat.
Sumirat menjelaskan luasan lahan reklamasi sebanyak 26 hektare
itu sebelumnya dikerjakan oleh
5 perusahaan. Hanya saja, ia membeberkan jika luasan itu dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan tersebut bahkan ada juga perorangan dengan luasan, yang berbeda-beda pula.
“Ada yang mereklamasi tapi tak manfaatkan pihak lain contoh saja RBSJ. Lalu ada yang memanfaatkan tapi tak mereklamasi .
Mereklamasi, tapi yang dikuasai (lahan) lebih luas seperti sekarang ya ada,”ungkapnya.
Sementara itu, beberapa perusahaan yang mereklamasi antara lain yakni Pelabuhan Rembang Kencanan (PRK), Amir Hajar Kilsi (AHK) Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) dan Bangun Arta (BA)
“Untuk total luasannya reklamasi ada 26 hektaare. Di mana para pihak yang mereklamasi ada, PRK pernah aktif dan pernah lakukan reklamasi. RBSJ, BAK, BRTK, PRK dan AHK. Ya 5 perusahaan sudah diaudit BPKP tentang nilai investasi di sana,”rincinya menjelaskan kepada wartawan.
Sumirat menilai, munculnya persoalan yang ada di pelabuhan Sluke itu karena tak ada perjanjian yang jelas oleh beberapa perusahaan reklamasi tersebut saat memanfaatkan lahan. Sehingga para pihak terkait pun tak serta merta memberikan pendapatan kepada Pemkab Rembang selama bertahun-tahun.
“Karena tak ada perjanjian itu, makanya tak ada masukan ke Pemkab Rembang.
Sehingga kemarin Rabu (18/12/2019) kami merencanakan membentuk tim koordinasi percepatan penyelesaian permasalahan di pelabuhan,”ungkapnya.
Dalam pembentukan tim itu, Sumirat mengundang beberapa pihak yang memang berkaitan dengan kepelabuhan serta aparat terkait.
“KUPP (Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan), BPN (Badan Pertanahan Nasional), Polres, Kejaksaan Negeri, DPPKAD, Satpol PP, Dishub, Perekonomian, Bagian Hukum Pemkab,”paparnya.
Selain melayangkan surat pemberitahuan pengehentian aktivitas ia juga ditugasi oleh Pemkab untuk melakukan penagihan pendapatan kepada perusahaan yang memanfaatkan lahan reklamasi itu.
“Kami kemarin, pas RUPS (rapat umum pemegang saham) RBSJ diberi penugasan penyelesaian, termasuk penagihan (biaya pemanfaatan lahan dengan nominal yang berbeda-beda), mengkerjasamakan sebagai payung hukum supaya mejadi jelas (pemakaian lahan), penyerahan lahan, dari pemkab kepada pemerintah pusat,”urainya.
“Sebenarnya yang memiliki ijin dan rekomendasi membangun adalah RBSJ. Sehingga pihak itu harus menyerahkan lahan ya ke kami. Sebab yang menggandeng mereka ya kami,”sambung dia.
Kemudian, ia juga mencontohkan perusahaan yang sudan menyerahkan ke Pemkab. Hanya saja, penyerahan itu melalui Inspektorat.
“Kita sebagai owner proyek. Kemarin menyerahkan ke Inspektorat yakni AHK. Nanti Kemenhub ya sama, nanti ditanya tanah itu apa reklamasi? Misalkan kok dia ijin, maka akan ditanya amdalnya mana? Tak punya. Yang punya RBSJ saja,”ucapnya merincikan contoh.
Di suatu sisi, ia juga mengakui jika saat proyek reklamasi itu pihak RBSJ tak mempunyai modal. Sehingga BUMD itupun menggandeng perusahaan lainnya.
“RBSJ tak punya uang ya menggandeng perusagaan itu. Sebab yang punya ijin dan rekomandasi hanya RBSJ. Akan tetapi setelah direklamasi malah dimanfaatkan perusahaan itu,”paparnya.
Sementara, saat pembahasan penghentian aktivitas itu, nantinya pihak RBSJ tidak akan menutup jalan pelabuhan dan aktivitas bongkar muatnya.
“Yang dihentikan itu pemanfaatan lahan reklamasi kecuali menutup jalan pelabuhan, pembongkaran dan pemuatan silahkan,
disana kapasitasnya 7500 ton dengan waktu hanya 2×24 jam dan toleransi 1×12 jam.
Untuk transit kendaraan angkut
Jika angkutan dari/menuju dermaga pake trucking semua (satu trucking kecil =15, besar=25 ton), bisa dibayangkan akan ada ratusan truk yg antri.
Oleh sebab itu perlu area utk space di dekat dermaga yg berfungsi semacam tempat transit utk segera langsung dimuat.”Jelasnya
“Untuk hasil keputusan kemarin (rapat pembentukan tim percepatan penyelesaian masalah pelabuhan) ya sepakat penertiban seperti itu. Akan tetapi pihak perusahaan akan diberikan waktu14 hari setelah surat diserahkan,”katanya.
Hanya saja, surat pemberitahuan penghentian aktivitas sementara itu ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemkab. Apakah jawaban bupati terkait keringanan harga yang ditawarkan perusahaan reklamasi sudah turun atau belum.
“Sifatnya pemberitahuan, surat kita edarkan menyusul. Kita ini sinergi. Surat penwaran keberatan keringanan harga (sewa yang ditagih Pemkab Rembang) yang diajukan oleh perusahaan belum dijawab Bupati. Intinya ialah surat penghentian aktivitas itu dengan menunggu jawaban bupati supaya sejalan dan sinkron,”pungkasnya.(San)
