REMBANG,mediatajam.com – Personil gabungan Polres Rembang dan Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP) melakukan pengawasan dan pengecekan secara mendadak di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS), Sabtu (18/1/2020) siang.
Pengawasan kedua instansi itu untuk menindak lanjuti laporan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) terkait adanya aktivas pemanfaatan lahan hasil reklamasi tanpa izin yang dijalankan oleh beberapa perusahaan.
Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Rembang, Teguh Maryadi saat dikonfirmasi mediatajam mengutarakan jika ia dan jajaran kepolisian terjun langsung untuk menindak lanjuti aduan PT. RBSJ pada Kamis (16/1/2020).
“Aduan terkait pemanfaatan lahan hasil reklamasi. Di mana yang selama ini memang yang kita kerahui bila pelabuhan (hasil reklamasi) itu merupakan milik daerah (Pemkab Rembang),”jelas Teguh.
Kemudian, ia juga menjelaskan wewenang dan tugas dari Satpol PP dalam hal aduan tersebut yakni sebagai petugas penertiban aset daerah.
“Sesuai dengan fungsi kami di Satpol PP yakni sebagai salah satunya sebagai penertiban. Dan berdasarkan aduan itu, kami bersama Polres Rembang melakukan pengamatan di lapangan apakah sesuai debgan aduan tersebut atau tidak,”paparnya.
Setelah mengkroscek secara langsung, ia juga tak menampik jika di lapangan masih terdapat aktivitas yang dijalankan oleh beberapa perusahaan atau investor.
“Berdasarkan hasil pengamatan, dan betul ada aktivitas di pelabuhan ini oleh beberapa
PT yang memanfaatkan hasil reklamasi lahan tersebut ,”bebernya.
Dari informasi yang dihimpun, dalam surat laporan pengaduan aktivitas pemanfaatan aset tanah pelabuhan hasil reklamasi itu tertulis sesuai Laporan Hasil Audit Operasional (LHAO) BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pemanfaatan lahan hasil reklamasi dilakukan tanpa ijin .
Sedangkan rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pihak -pihak yang memanfaatkan lahan reklamasi tersebut telah menguasai areal pelabuhan tanpa alas hak yang jelas .
Sementara, dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah tiga perusahaan masing – masing PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) PT Amir Hajar Kilsi (AHK) dan Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) memanfaatkan tanah pelabuhan hasil reklamasi tanpa adanya perjanjian.
“Yang jelas sesuai Perda No. 2 Tahun 2019, khususnya pasal 33 ayat 2. Jika setiap orang maupun badan usaha melakukan kegiatan aktivitas usaha harus izin. Nah dalam hal ini yang dimaksud oleh RBSJ (BUMD/pengadu) ialah izin untuk memanfaatkan hasil reklamasi lahan pelabuhan,”tegas Teguh.
Sementara itu Kapolres Rembang AKBP Dolly A Primanto melalui Kabag Ops Kompol Yohan Setiajid merinci bahwa pihaknya menerjunkan jajaran kepolisian mulai dari Polsek setempat dan lainnya.
“Ada Dalmas, Sabhara, Polsek Sluke dan Polsek Kragan. Kita tentunya akan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kegiatan ini,”tegas Yohan.
Dari pantauan di lapangan, jajaran Satpol PP, jajaran Polres Rembang serta Polsek Sluke dan Kragan telah berjaga-jaga. Selain itu, para aparat juga tengah berkomunikasi dengan pihak terkait.
“Polres membackup Satpol PP survei penertiban aktivitas perusahaan yang memanfaatkan lahan reklamasi,”ungkapnya.
Dia menegaskan dalam pendampingan itu, kegiatan berlangsung kondusif, aman dan tidak ada hal hal yang tak diinginkan.
Salah satu perwakilan dari PT. Amir Hajar Kilsi (AHK) Charis Kurniawan mengatakan jika pihaknya menginginkan adanya komunikasi terlebih dahulu supaya tidak ada gejolak.
“Yang pertama yang kita garis bawahi yakni harus ada koordinasi terlebih dahulu tentang dasar-dasar, bahasanya apa itu? Apakah penertiban atau apapun itu,”pintanya.
Charis melanjutkan, dari pihak AHK juga masih menunggu kelanjutan hasil rapat dengan Pemkab, Kepolisian, Kejaksaan di ruang rapat Bupati Rembang beberapa waktu lalu.
“(Rapat itu) tentang tindak lanjut proses kita (AHK) mengurus perizinan legalitas lahan reklamasi,”ucapnya saat diwawancarai media.
Kemudian pihaknya juga menanyakan tindak lanjut hasil rapat tersebut yang memang sudah disepakati bersama-sama.
“Di risalahnya kemarin itukan sudah disepakati. Hasil investasi PT. AHK di sini, bloknya di sini, ploting areanya sudah ada disepakati dalam rapat. Kemudian bagaimana kontribusinya, lalu bagaimana tentang tindak lanjut tentang legalitasnya, akan dibicarakan lebih lanjut. Nah lebih lanjutnya itu kapan?? Kita menanyakan, kita menunggu tapi tak ada konfirmasinya. Dan tiba-tiba muncul isu RBSJ akan menertibkan,”ucap dia menanyakan.
Tak hanya itu, Charis juga menanyakan komitemen pihak Pemkab terkait hasil kesepakatan rapat bersama tersebut.
“Itu harus kroscek data terlebih dahulu, jadi komitmen-komitmen dari stakeholder dari pak bupati dan sebagainya itu bagaimana. Ini yang kita pertanyakan??,”kata dia.
Kemudian saat ditanya terkait hasil rekomendasi BPK bahwa ada beberapa perusahaan yang saat ini masih menjalankan aktivitas tanpa izin, pihaknya menjawab jika hal tersebut sempat dibahas di dalam rapat bersama tersebut.
“(Rekomendasi BPK) itu sudah dibahas di dalam rapat bersama di ruang rapat bupati. Dan sudah ada risalahnya. Dan saya berharap nantinya ada forum klarifikasi atau ketemu bersama karena kita juga punya argumen. Sehingga nantinya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,”ungkap Charis.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) mengadukan kepada Polisi dan Satpol PP Rembang pada Kamis (16/1/2020) untuk menertibkan aktivitas beberapa perusahaan yang masih menjalankan dan memanfaatkan lahan hasil reklamasi tanpa tanpa alas hak yang jelas di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS).
Mengingat tanah pelabuhan di Pelabuhan Rembang terminal Sluke baik yang sudah berstatus HPL maupun yang belum, adalah tanah yang berasal dari reklamasi pantai yang dilakukan oleh BUMD PT. RBSJ berdasarkan keputusan Bupati Rembang Nomor 510.936/13149/2009 tanggal
9 April 2009 tentang pemberian izin reklamasi pelabuhan umum.
“Selaku owner pelabuhan tentunya kami harus bertanggung jawab ketika jelas – jelas melihat adanya aktivitas pemanfaatan aset tanah pelabuhan hasil reklamasi di pelabuhan Rembang terminal Sluke masih terus berlangsung dilakukan oleh mereka selaku perusahaan investor ,”tegas Dirut PT. RBSJ Arif Budiman.(san)
