SEMARANG,(MEDIATAJAM) Ratusan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat yang terdiri atas buruh, petani, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balaikota Semarang, Rabu (29/1/2020). Dalam aksinya demonstran buruh ini menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.
Mereka menolak rencana pemerintah yang tengah menyusun draf RUU Cipta Lapangan Kerja dalam konsep Omnibus Law. Aksi tersebut membuat arus lalu lintas macet.
Mulyono salah satu koordinator aksi mengatakan, RUU Cipta Lapangan Kerja yang tengah disusun akan menjelma menjadi malapetaka yang akan memperburuk kehidupan buruh dan melanggengkan praktik perampasan ruang hidup serta kerusakan ekologis yang dampaknya akan kembali dipikul oleh masyarakat.
“Dalam penyusunan draft RUU Cipta Lapangan Kerja ini, setidaknya terdapat beberapa hal dalam sektor ketengakerjaan yang dinilai potensial merugikan kalangan buruh,” katanya.
Salah satunya yakni, terkait adanya peluang penerapan upah perjam pada jenis pekerjaan tertentu. Pihaknya mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menjamin ihwal penerapan upah perjam pada jenis pekerjaan tertentu, tidak akan menjadi pemicu merebaknya praktik upah perjam pada jenis pekerjaan lain.
“Sebagaimana halnya yang terjadi dengan ketentuan kontrak dan outsorching dalam UU Ketenagakerjaan yang awalnya hanya dimaksudkan untuk jenis pekerjaan tertentu. Namun praktiknya justru diterapkan pada jenis pekerjaan inti,” tambahnya.
Ia menambahkan, ketika ketentuan ini diberlakukan maka cuti haid, melahirkan, dan pasca melahirkan bagi buruh perempuan maupun cuti lainya yang diambil oleh buruh secara umum berpotensi tidak akan memperoleh upah karena dianggap tidak bekerja.
Untuk penerapan sistem kerja kontrak dan outsorching yang saat ini telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan “Penerapan konsep ini dinilai akan semakin melanggengkan praktik kerja kontrak dan outsorching yang marak terjadi dan selama ini ditolak oleh kaum buruh karena menghilangkan kepastian kerja,” katanya.
Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah mewacanakan adanya tunjaungan PHK bagi buruh yang mengalami PHK. Sekilas hal ini seperti melindungi hak buruh yang mengalami PHK.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim mengatakan, terkait dengan aspirasi yang dibawa oleh federasi buruh pihaknya akan melakukan pembahasan untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan DPR RI.
“DPRD mengupas tuntas apa yang disampaikan teman-teman dari perwakilan FSMPI, akan segera disampaikan ke Dewan dan secepatnya akan dikomunikasikan dengan DPR RI,” katanya.
Pihaknya juga akan mensuport terkait dengan kesejahteraan para buruh di Kota Semarang. “siap support dan memberikan solusi yang berkaitan masalah ketenagakerjaan atau apapun yang menjadi persoalan sesuai dengan bidangnya,” pungkasnya.** RED
