Tajam News

Satpol PP Kota Semarang Segel Pembangunan Starbuck di Komplek Museum

Semarang,mediatajam.com – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang mendatangi lokasi pembangunan Starbucks, bangunan itu berdiri di Kompleks Museum Mandala Bhakti di Jalan Soegijapranata Nomor 1, kawasan Tugu Muda Semarang.

Aktivitas pekerjaan pembangunan dihentikan saat itu juga. Satpol PP mengaku telah melakukan pengecekan bahwa bangunan tersebut tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dari informasi di lapangan, bangunan yang berada di lahan milik TNI tersebut akan digunakan sebagai gerai Starbucks. Hal itu diperkuat pagar pembatas di tepi bangunan, terpampang jelas menampilkan logo dan tulisan Starbucks.

“Ini kan cagar budaya, ada (bangunan) Starbucks, kami tidak masalah. Tapi tolong taati aturan Pemkot Semarang, perizinan, IMB, dan lain-lain,” kata Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto.

Pasca menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan bangunan tidak berizin tersebut, pihaknya mengaku telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak.

“Pertama, kami konfirmasi Camat Semarang Selatan, memang belum pernah menandatangani IMB untuk bangunan tersebut. Kedua, statement dari Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki, bahwa ini belum berizin,” ungkapnya.

Pihaknya mengajak kepada siapapun tanpa terkecuali, apabila hendak membangun apapun harus menaati aturan yang diberlakukan. “Kami nggak ngerti apakah ini Starbucks atau apa, yang jelas bangunan tidak berizin ini kami tutup sementara dan segel. Nanti yang bersangkutan kami undang untuk segera melengkapi klarifikasi kaitannya dengan perizinan,” katanya.

Fajar juga akan melakukan langkah tegas.“Apabila daerah ini dilarang untuk didirikan bangunan, pasti saya ‘ambrukke’ (robohkan). Ini baru peringatan untuk penyegelan. Tadi kami tempel. Hari ini aktivitas pekerja bangunan dihentikan. Secepatnya, kalau ownernya datang saya jawab. Kalau tidak datang, saya tutup,” katanya.

Dia tidak mau pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) terjadi. “Di pinggir kota saja saya sisir. Apalagi ini di tengah kota dan cagar budaya. Kami tidak mempermasalahkan kerjasama dengan pihak apapun, tapi aturan harus dipenuhi. Itu saja,” tandasnya.**Ibnu