REMBANG,mediatajam.com – Puluhan perangkat Desa dari Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sumber Rembang menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Rembang . Senin (17/2/2020)
Dalam aksinya , puluhan perangkat desa itu menuntut DPRD dan Pemkab Rembang merevisi perda no 9 tahun 2014 dan perbub no 16 tahun 2017, yakni untuk mengimplementasikan ketentuan peralihan Pemendagri no 67 tahun 2017 pasal 12 ayat 1 sesuai amanat konstitusi dan undang – undang.
Selanjutnya, validasi SK perangkat desa dengan masa jabatan 65 tahun dan meminta segera membuat moratorium pemberhentian khusus perangkat desa SK 65 tahun.
Usai melakukan orasi
puluhan perangkat desa melakukan hearing bersama jajaran Pemkab Rembang di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat
Suminto perangkat Desa Meteseh Kecamatan Kaliori selaku kordinator aksi mengatakan aksi yang dilakukan berkaitan tentang masa jabatan 65 tahun, sebelum ditetapkan kaitannya dengan pengangkatan perangkat desa dan sebelum peraturan ini ditetapkan, perangkat desa tetap melaksanakan masa tugasnya sampai masa jabatan berakhir.
“Jika menggunakan SK yakni masa jabatan berakhir dalam usia 65 tahun, seharusnya sampai kapanpun kita tetap menggunakan ketentuan SK masa jabatan 65 tahun,” terangnya
Hal senasa juga diungkapkan Parlan Ahmad Cholil (58) Perangkat Desa Sidomulyo, Kecamatan Kaliori, pihaknya meminta DPRD Kabupaten Rembang dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rembang bisa mengkabulkan permintaan dan tuntutan kami, terkait SK yang tercantum perihal masa jabatan perangkat desa adalah 65 tahun.
“Kabupaten tetangga sudah berjalan, contoh, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus yakni 65 tahun. Namun, hanya Kabupaten Rembang saja yang belum ada kejelasan,” ungkapnya.
Kaitannya dengan masa jabatan 65 tahun, harapannya agar dikembalikannya masa jabatan perangkat desa yakni 65 tahun. Karena jika nantinya menggunakan dengan peraturan baru yakni akhir masa jabatan 60 tahun, hal itu tidak sesuai apa yang tercantum di SK yang kami dapatkan.
“Kalau jadi 60 tahun, masa jabatan saya tinggal 1,5 tahun mas,” bebernya.
Menanggapi adanga tuntutan tersebut Wakil ketua DPRD Rembang Gunasih menjelaskan, pihaknya hanya bisa berkonsulitasi dan berpendapat saja, Dikarenakan Permendagri yang membuat semua kebijakan dan peraturan ini, jadi nantinya pihak Permendagrilah yang bisa menjawabnya.
“Apabila SK perangkat desa menyebut detail terkait usia, otomatis munculnya Permendagri baru ini, akhir masa jabatan perangkat desa tetap berakhir diusia 65 tahun,” ungkapnya
“Jika nantinya tuntutan terkait hal ini kalah dengan peraturan Permendagri, sehingga semua pendapat yang diutarakan akan gugur dengan sendirinya,” pungkasnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Achmad Mualif mengatakan, ada perbedaan penafsiran dalam membaca Pasal 12 Ayat 1 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, yang disempurnakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Dimana dijelaskan, di Permendagri yang baru perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat pengangkatan.”terangnya
Lebih lanjut Mualif menjelaskan
yang jadi perdebatan di Permendagri No 83 tahun 2015 yang diubah Permendagri No 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat 1 : ” Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangangkatannya,” terangnya.(San)
