REMBANG ,mediatajam.com – Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Rasional (Komras ) Rembang mendatangi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Rembang, Selasa (17/3/2020) siang.
Kedatangan mereka untuk mendorong pihak KUPP serius dalam menyelesaikan segala urusan agar Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) dapat beroprasi dengan cepat.
Ketua Komras Rembang Murtadlo menyebut selama ini proses percepatan pengoprasian pelabuhan belum bisa berhasil.
“Kita menindaklanjuti surat-surat yang pernah kita kirim ke KUPP. Ada beberapa permasalahan di pelabuhan yang belum selesai. Bahkan hingga pergantian Kepala KUPP pun permasalahan ini juga belum selesai. Jika permasalahan ini dapat diselesaikan dan dapat dioperasikan, maka nantinya bisa ada manfaat bagi lapisan masyarakat,”kata Murtadlo mengawali perbincangannya dengan KUPP.
Murtadlo menilai, Kabupaten Rembang sangat beruntung bisa ada pelabuhan di Sluke. Bahkan ia mengutarakan jika kota atau kabupaten lainnya belum tentu ada dan mendapatkan fasilitas ini (pelabuhan). Oleh sebabnya, masih menurut Murtadlo, KUPP sebetulnya bisa menangani permasalahan ini.
Tak hanya itu, ia menjabarkan di lapangan bahwa di area pelabuhan itu justru terpajang beberapa banner yang bertuliskan saling klaim kepemilikan lahan daratan pelabuhan.
“Padahal itu kan lahan milik pemerintah.
KUPP punya kewenangan seperti itu (yakni menertibkan, oknum). Ada pemasangan banner yang ditulisi, bahwa wilayah ini dimiliki oleh orang ini, orang ini dan lainnya. Padahal ini kan milik pemerintah,”ucapnya.
Menanggapi kunjungan sejumlah pengurus Komras, pihak KUPP pun mengakui jika selama ini hanya diberikan senjata oleh Pemkab Rembang sejenis senjata tumpul.
Bahkan senjata yang dimaksud oleh Kepala KUPP Kelas III Rembang Dimyati itu tak bisa serta merta untuk dijadikan alat proses percepatan pengoprasian pelabuhan Sluke.
“(Proses percepatan pengoprasian) Pelabuhan itu memang ada di pemerintah pusat dan daerah. Sehingga nantinya ada sebuah kebijakan yang sejalan (administrasinya, red). Seperti ibarat, sebelumnya itu Pak Bupati, Pak Sekda menyuruh kita (KUPP) berperang (penyelesaian permasalahan) tapi saya ibaratnya justru dipersenjatai senjata yang tumpul,”ucapnya.
Kemudian, saat ditanya wartawan, apa maksud dari senjata tumpul tersebut, Dimyati menjabarkan bahwa lahan daratan yang ada di pelabuhan Sluke itu tak 100 persen berstatus legal. Sehingga hal itu menurutnya dapat memperlambat proses administasi di Kementrian untuk pengoprasian itu sendiri.
“Kewajiban kami (KUPP, Kementrian Perhubungan) sebagai pemerintah pusat, membuat, bangunkan bangunan di atas air yang bisa dibuat sandaran kapal (pelabuhan). Suatu tempat akan dibuat pelabuhan. Tentu pihak pemerintah pusat menanyakan beberapa hal. Yakni akan tanya apakah ada lahannya? Jika ada, maka baru ada alokasi untuk dermaga. Dan di sini, bukan pemerintah pusat yang nyari lahannya itu,”beber Dimyati saat diwawancarai media.
Di sisi lain, ia menyebut bahwa proses penyelesaian percepatan pengoprasian pelabuhan itu tidak terlepas dari status lahan daratan itu sendiri.
“Di mana, Pak Bupati sudah menyerahkan itu di Kementerian Perhubungan, dengan segala kondisinya. Akan tetapi di Kementrian kan harus tahu itu semua. Tentu kita menanyakan (surat/administrasi) dan itu juga belum ada pemberitahuan. Intinya ialah clossing statamen adalah, proses penyelesaian percepatan pelabuhan diberikan kepada hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah,”urainya.
“Yang jelas Kementrian meminta Pemda untuk secepatnya mengklirkan permasalahan itu. Sebab yang menyerahkan (administrasi untuk oroses percepatan) kan situ (Pemda),”ungkapnya.
Tak hanya status lahan yang diuraikan, KUPP juga mempertanyakan surat kerjasama antara PT. RBSJ (BUMD) selaku owner proyek reklamasi pelabuhan yang menggandeng beberapa oknum investor.
“Surat Bupati paragraf dua, tertulis ada itu kerjasama RBSJ dan para investor. Nah yang saya tanyakan itu, (SPK) kerjasama yang kayak apa. Tentunya sebagai Kementrian pasti akan tanya soal itu.Tapi kok tiba-tiba, sekonyong-konyong disodorkan ke kita untuk diproses (percepatan pengoprasian, red). Lahan harus klir saat diserahkan ke Kementrian Perhubungan,”ujarnya di hadapan pengurus Komras.
Dari data yang dipertanyakan media ke KUPP, saat ini lahan daratan pelabuhan total sekitaran 26 hektare.
“Ada 26 hektare. Yang HPL 8,1. Kalau dikalkulasi kasar ya sekitaran 18.1 yang belum punya alas hak. Intinya ialah lahan daratan 26 hektare itu kewajiban Pemerintah Daerah (ngurus administrasi, red). Dan yang bangunan di atas laut itu pemerintah pusat,”tambahnya.
Sebelum acara berakhir, Murtadlo pun berpesan kepada KUPP, supaya dapat pro aktif kepada pemerintah daerah. Sehingga nantinya proses penyelesaian permasalahan dapat diatasi dengan baik.
“Kita harap, ada pro aktif dari KUPP. Supaya ini juga bisa selesai dan bermanfaat bagi masyarakat,”imbaunya.(san)
