REMBANG,mediatajam.com – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 4 desa di dari dua Kecamatan dilantik Pelantikan dilaksanakan di Aula lantai 4 Kantor Setda Rembang dipimpin langsung oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz. Senin (4 Mei 2020)
BPD periode 2020 – 2026 yang dilantik itu berasal dari Desa Mojokerto serta desa Balongmulyo; Kecamatan Kragan, Desa Lodan Kulon dan Desa Bonjor; Kecamatan Sarang.
Bupati Hafodz dalam kesempatan itu mengingatkan kepada BPD yang dilantik agar segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang salah satunya tentang penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di desa. Karena di desa lain sudah hampir selesai pencairan. Harapannya di Bulan Juli sudah cair semua.
“4 desa ini ketinggalan. Nanti masyarakatnya pasti bengok-bengok. Desa kono wis do cair. Ning kene ijeh urung ndah ndeh. Iki kepala desane piye? Iki BPDne piye? Ini nanti pasti akan menjadi pembicaraan masyarakat.” Imbuhnya.
Selain itu BPD yang baru dilantik menurut Bupati harus membentuk tim relawan percepatan penanganan Covid-19 untuk menentukan warga penerima bantuan. Dengan struktur organisasi kepala desa sebagai ketua, ketua BPD sebagai wakil ketua dengan keanggotaan seluruh ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Bupati menerangkan tugas BPD sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (raperdes) bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
BPD periode 2020 – 2026 yang dilantik berasal dari Desa Mojokerto serta desa Balongmulyo; Kecamatan Kragan, Desa Lodan Kulon dan Desa Bonjor; Kecamatan Sarang.
Sebelumnya seperti diberitakan proses pemilihan panitia Pembentukan BPD dan Pemilihan BPD beberapa desa di Kabupaten Rembang itu sempat di protes warga karena dianggap tidak sesuai aturan , bahkan warga juga menggelar audensi dengan Komisi 1 DPRD Rembang ,Asisten 1 Bagian Tata Pemerintah Setda Rembang hingga dengan Bupati setempat.
Audensi itu digelar karena banyak warga menilai proses pemilihan mulai dari panitia hingga pembentukan BPD dianggap tidak sesuai aturan .
Desa – desa yang menggelar audensi itu diantaranya desa Bonjor dan desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang kemudian desa Balongmulyo dan desa Mojokerto Kecamatan Kragan. (san)
