Jakarta,mediatajam.com – Viralnya Rafael Malalangi yang namanya hilang dan digantikan orang lain padahal saat pengumuman kelulusan Bintara Polri TA 2021 ditingkat Panbanrim Polda Sulawesi Utara dinyatakan lulus terpilih cukup menyita perhatian publik dan menimbulkan berbagai komentar terhadap proses penerimaan Polri.
Menanggapi peristiwa itu IPW (Indonesian Police Watch ) mengusulkan agar Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut.
“Ini sangat fatal, karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga bisa mempermalukan institusi Polri”, tulis IPW dalam keterangan tertulisnya kepada awak media.
Diketahui sebelumnya, bahwa tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu.
Atas kegaduhan itu, akhirnya Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut.
Meski demikian, IPW meminta Kapolri harus mencopot penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulut dan menyidangkannya secara etik.
Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip “betah” (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri.
Bahkan, dengan kejadian ini, Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.
Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut.
Pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan.
Dengan begitu, Polri akan bisa menepis prasangka-prasangka buruk di masyatakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.
Kapolri juga harus benar-benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yg modern dan Profesional sebagai Bhayangkara Negara. **FRin
