Rembang,mediatajam.com – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Rembang menggelar rapat kordinasi (rakor) terkait penyelenggaraan, pengoprasian dan legalitas Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) dan sosialisasi penetapan perairan pandu di perairan PRTS dan Perairan terminal khusus PLTU 1 Rembang Jawa Tengah .
Dimana kegiatan rakor tersebut digelar di salah satu hotel di Rembang pada Kamis (27/1/2022) pagi.
Rakor yang dimulai sejak pagi hingga siang itu dihadiri oleh Sekda Rembang Fakhrudin Direktur Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan Subagiyo Investor pelabuhan
PT.BRTK , PT.AHK dan PT. BA , BUMD PT.RBSJ , Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT.PRK .
Aparat Penegak Hukum (APH), ATR/BPN Rembang General Manager PJB UBJ O&M PLTU Rembang serta instansi terkait dan puluhan Direktur perusahaan pengguna
jasa di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.(PRTS)
Kepala KUPP Kelas III Rembang Ansori mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut pada rapat sebelumnya. Yakni pada Oktober 2021 di PJB.
Menurut dia, rapat seperti ini bakal digelar kembali pada waktu tiga bulan mendatang guna menemukan solusi yang tepat terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.
“Pada rapat yang pertama kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Yakni terkait pengelolaan lahan. Sebab lahan ini masih dalam keadaan sengketa,”katanya.
Dia melanjutkan, jika kemudian lahan proses sengketa ini ada kegiatan pengoprasian, pihaknya juga akan menilik administrasinya.
“Kita harus menilik ada izinnya kegiatan pelabuhan, jika ada izin, maka tentu ada pengusahaan yang dikomersilkan. Baik itu soal sandar kapal, bongkar muat, fasilitas pelabuhan yang bisa dikomersilkan,”ucapnya.
“Itu masuknya penerimaan bukan pajak, maka akan ada BUP (badan usaha pelabuhan). Inilah yang masih menjadi problem. Karena BUP akan mendapat konsesi. Yakni konsesi limpahan hak dari pemerintah diberikan kepada BUP yang menenuhi syarat. Di sana BUP bisa berinvestasi dengan dana sendiri dan tak boleh dari APBD atau APBN,jika lahan dalam penguasaan badan usaha pelabuahn, maka BUP menerima konsesi dari negara mengelola pelabuhan,”jelasnya.
Ia mengutarakan bahwa syarat menerima konsesi sesuai Permenhub No 48 Tahun 2001 terkait konssesi dan kerjasama bentuk lainya. Yakni fasilitas di pelabuhan dapat dikelolala oleh BUP yang ditunjuk (sesuai syarat yang berlaku, red).
“Untuk target permasalahan masih dalam pengusaan lahan seluas 26.3 hektare kurang lebih harus klir HPLnya. Ini permasalahan dalam rapat, nantinya dari Pemda yang akan memfasilitasi berkolaborasi dengan dengan investasi. Sehingga PT AHK, BRTK . PT BA dan PT. RBSJ dapat berbicara dengan baik,”ujarnya.
Sementara itu, Sekda Rembang Fahkrudin mengatakan tentunya Pemda merasa terimakasih.
Sehingga ada sosialisasi akan membawa pencerahan investor akan mendapatkan masukan perihal persoalan terkait legalitas.

“Ini barang tentu rekonsiliasi. Di mana kurangnya, di mana lebihnya kita tentukan kebijakan daerah ke depan dengan baik dan manfaat. Jadi yang jelas akan tunduk sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebab dermaga kewenangan Kemenhub. Sehingga kita taat aturan,”urainya.
Salah satu perwakilan dari BUP PT. PRK Mindo Sitorus menjelaskan inti dari semua persoalan itu yakni bisa dijalankan dengan konsesi.
“Sebagai PRK kita mengajukan permohonan (konsesi, red) sejak 2015- 2016. Terlebih kita dalam pengajuan konsesi mendapatkan surat dari 5 lembaga. Yakni BPK, BPKP, Mabes, BPN, setingkat mentri dan itu mendukung konsesi. Usulan kita dalam konsesi yakni 4.1 hektarbersama RBSJ. Jadi untuk demi Rembang kita mendorong perekonomian di Rembang. Sejak satu tahun beroprasi terbukti di PNBPnya dapat meningkat hampir 5 M berkolaborasi dengan KUPP,”rincinya.
Selain itu, pihaknya selaku perusahaan pelabuhan ia pun selalu mengupayakan penyelesaian dengan baik dan maksimal.
“Kita akan terus intensif bicara dengan para investor. Sebab proses aturan yang ada kita jalankan konsesi. Selain itu, aktivitas kita juga merawat pelabuhan yang ada. Sejak dikelola (pelabuhan, red) PRK sejak Februari 2021 hampir satu tahun semua hal dapat meningkat dengan baik. Dan Jika tidak konsesi malah bisa menimbulkan kerugian negara. Intinya kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri. Yakni mendukung adanya rekonsiliasi semua pihak dan Pemkab,”tambahnya.(HMY)


