REMBANG,mediatajam.com – Kendati polemik lahan reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke hingga saat ini masih bermasalah.
Ternyata ada lagi proyek reklamasi baru di Pantai Desa Sumbersari Kecamatan Kragan
Proyek reklamasi itu menurut informasi telah berlangsung selama setengah bulan dan
akan digunakan untuk pelabuhan pribadi.
Pemkab Rembang sendiri telah menerima informasi adanya aktivitas reklamasi yang diduga tak kantongi izin itu.
Namun , kendati telah menerima informasi hingga saat ini pihak pihak terkait belum turun ke lokasi proyek reklamasi yang masih berlangsung hingga saat ini
Atas kondisi itu masyarakat yang tinggal tak jauh dari area reklamasi kebingungan mengadu kepada siapa .
Pemkab Rembang terkesan “Tutup Mata ” menghadapi permasalah itu mungkin saja harus ada “tangan besi” untuk bisa mengatur hal itu.
Pantauan media di lapangan, memang betul adanya aktivitas reklamasi. Bahkan di sana ada dump truk yang berlalu lalang mengangkut material.
Selain itu juga ada alat berat jenis ekskavator yang stand by untuk meratakan material di kawasan itu.
Dalam pencarian sumber informasi di lapangan, sayangnya rata-rata masyarakat setempat enggan berkomentar di hadapan media.
Bahkan ada yang ketakutan dengan sendirinya jika berkomentar terkait aktivitas itu. Dan entah apa yang membuat warga takut untuk berkomentar?
Akan tetapi, ada salah satu warga setempat yang bernama Kusnadi bersedia diwawancarai media mengenai reklamasi tersebut.
Saat diwawancarai media, Rabu (19/2/2020) siang, Kusnadi hanya menjawab jika nantinya reklamasi itu akan dijadikan pelabuhan.
“Kinten-kinten sampun 2 mingguan. Kinten-kinten kangge pelabuhan. (Kira-kira ya sekitar 2 mingguan. Kira-kira ya untuk pelabuhan),”kata Kusnadi dengan logat Jawanya saat diwawancarai media.
Kemudian, saat ditanya berapa panjang reklamasi yang menjorok dari pantai menuju laut, pihaknya pun tak mengetahui secara pasti.
“Dawane mboten patio jelas. Mirenge njeh kangge pelabuhan ngoten sanjange. (Panjangnya tidak jelas. Kedengarannya ya buat pelabuhan gitu katanya),”ucapnya.
Saat ditanya apakah warga setempat dilibatkan dalam hal musyawarah atau lainnya, Kusnadi menjawab jika ia tak tahu banyak akan hal itu.
“Sing sanese kirangan Pak njeh. Nek kados kulo malah mboten mireng blas ! Gadahe Pak Setiawan. BRTK nopo tah nopo niku. Tiang cilik protes pundi? Paling-paling nggur ngawasi tok ! Dampak’e pasti niku. Nek wonten ombak ageng kanan kirine njeh rusak. (Kalau yang lain kurang faham. Kalau saya justru tidak tahu sama sekali informasinya ! Punya Pak Setiawan. BRTK atau apa gitu. Orang kecil protesnya bagaimana? Paling ya cuma lihat/ngawasi saja ! Dampaknya itu, jika ada ombak besar, maka kanan kiri reklamasi akan rusak),”bebernya.
Sementara, Kepala DPU Rembang Sugiarto selaku anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Bagian Pengendali Tata Ruang mengakui jika pihaknya tak tahu secara detail reklamasi tersebut.
“Saya secara persis belum (mendapat informasi reklamasi, red). Berdasarkan Undang-undang 23, kewenangan pantai sekarang ditarik oleh provinsi. Kalau dulu 12 mil laut milik provinsi, 4 mil laut atau sepertiganya milik pemkab. Dan saat ini bukan kewenangan Pemkab tapi di Provinsi semua,”tambah Sugiarto menjabarkan.
Ketua LSM Komunitas Rasional (Komras) Rembang Murtadlo menuturkan pemkab harus segera menghentikan aktivitas reklamasi yang diduga tidak mengantongi izin.
“Jelas ini tidak mematuhi Perpres Nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil,”kata dia.
Dia melanjutkan, di dalam Perpres tersebut banyak hal yang diatur dan harus dipatuhi oleh semua pihak.
“Kalau sekarang di Rembang benar adanya reklamasi tanpa izin, maka ini indikasi dari tidak dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang yang ada,”jelasnya.
Di satu sisi, ia juga mempertanyakan
peran dan fungsi pengawasan pihak-pihak terkait.
“Karena jika merujuk pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pemkab punya wewenang yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah pengawasan,”papar dia.
“Jika hal ini diabaikan artinya ada kelalaian dari pihak terkait atas wewenang yang seharusnya dilaksanakan . Di samping itu juga ada ketentuan pidana bagi pelanggar Undang-undang tersebut. Jadi komras mendorong pemkab bertindak tegas atas pelanggaran tata ruang yang ada di Rembang,”pintanya.(san)
