Rembang,mediatajam.com – Musyawarah cabang (Muscab) ini seharusnya digelar pada tahun 2021 lalu.
Tetapi karena adanya Pandemi Covid-19, sehingga acaranya diundur dan baru terlaksana pada tahun 2022 .
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Tengah Romulo Simangunsong saat memberikan sambutan pada acara Muscab yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang ( DPC )APBMI Kabupaten Rembang di RM .Prau Kuno, Kamis (7/7/2022)
Lebih lanjut Romulo menjelaskan jumlah asosiasi di Jawa Tengah ada 25, Rembang 6 perusahaan , Cilacap 8 perusahaan .
Sesuai tuntutan regulasi Muscab itu 5 tahun sekali dan harus selesai semua pada tahun 2021 lalu .
Namun , karena pandemi Covid dan tak bisa kumpul, maka tahun ini 2022 ini baru dilaksankan.
‘Nantinya sebanyak 15 DPW dan DPC seluruh Indonesia yang menggelar Musyawarah tidak akan langsung dilantik.
Sehingga hasil pemilihan dari Muscab itu akan dilantik di Sumatra Utara tepatnya di Prapat pada bulan Oktober mendatang.”ungkapnya
Romulo berharap nantinya pihak Kemendagri dapat melantik para pengurus APBMI di setiap daerah.
“Berharap dilantik Mendagri, secara nasional anaknya Kemendagri.
Jika di Rembang, ini Perusahaan bongkar muat yang menerbitkan aktanya bupati.
Tentu yang punya anak ya Bupati. Dan jika secara nasional, maka anaknya Kemendagri. Sementara, secara teknis kita dibina Kemenhub.
Secara keseluruhan kita ya harus saling koordinasi,”pungkasnya.
Sekda Rembang Fahrudin mengapreasiasi kegiatan Muscab tersebut. Sebab dengan berorganisasi dapat menuju kegiatan yang mulia.
“Organisasi ini tujuan mulia. Saya berharap ke depan, sudah adanya terpilihnya DPC asosiasi APBMI. Sehingga nantinya dapat mejadi pemantik (permasalahan, red) pelabuhan dapat segera selesai. Dengan kebersamaan teman-teman semua, mendorong, sepakat untuk terwujudnya, pelabuhan Rembang ke depan,”ucapnya.
Fahrudin pun mengakui jika sampai saat ini permasalahan yang ada di Pelabuhan Sluke belum tuntas. Baik secara administrasi dan sejenisnya.
“Dari sisi regulasi, (belum bisa menjadi, red) pelabuhan yang bersifat komersial. Ya masih ada syarat yang harus dipenuhui, salah satunya lahan. Lahannya tentu harus dipastikan. Memang hasil reklamasi. Reklasmis tentu ada pengusahanya. Sehingga harus bisa saling didorong bersepakat, bersatu mewujudkan pelabuhan ini. Jika, nantinya ada kesepakatan, maka akan bermanfaat bagi daerah masyarakat (pelabuhan Rembang ini, red),”ujarnya.
“Yang jelas Pemerintah terbuka, tidak memihak siapapun. Memihak kepada kebenaran,”kata Fahrudin.
Kemudian saat disinggung soal pemasukan bagi Rembang dari pelabuhan itu, ia pun mengutarakan bahwa saat ini masih belum mempunyai payung hukumnya.
“Terkait Pemasukan, jika belum dioperasionalkan, maka kita tak punya payung hukum mengelola. Sehingga yang mengelola itu KUPP, Secara otomatis yang masuk yakni PNBP. Maka (pemkab, red) mendapat bagian dari itu, dan nanti masuknya berbentuk DAK,”ungkap Fahrudin.
Dalam Muscab itu Hasan dari Perusahaan PT Bonang Jaya Samudera (BJS) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua
DPC APBMI Kab Rembang Periode 2022 – 2027
Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC APBMI. Sedangkan Sekretarisnya
dijabat oleh Arif Fadhilah dari
PT Pualam Emas Perkasa (PEP).
Selain punya perusahaan Hasan Juga menjabat Sebagai Kepala Desa Bonang Kecamatan Lasem
Kegiatan Muscab yang berlangsung sejak pagi hingga sore itu dihadiri oleh Sekda Rembang Fahrudin, KUPP Kelas III Rembang, Pos AL Rembang, Komandan Lanal Semarang yang diwakili Palaksa Lanal
Semarang Letkol Laut (KH) Yudhi Hermawan Sp,
Paguyuban Agent Rembang, Perusahaan Tambang (Shipper). PT.SAF. PT. AIM, PT. BSBR, PT. Semen Gresik, PT. RBP, PLTU, PT.HEMA, dan PT. BRTK.( HMY)
