REMBANG,mediatajam.com – Robohnya atap di Pasar Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, pada Minggu (3/11) menimbulkan spekulasi banyak kalangan, utamanya menyangkut kualitas konstruksi bangunan.
Bahkan diendus ada aroma tindak pidana korupsi pada proses perencanaan dan pengerjaan Pasar yang terakhir dibangun oleh Pemda setempat pada 2016 lalu.
Hingga Selasa (4/11)
Aparat kepolisian masih intensif menyelidiki insiden yang menyebabkan empat orang luka tersebut. Sejumlah penyidik diketahui sempat mendatangi kantor Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi (Dinindakop) dan UMKM, sebagai penanggung jawab atas bangunan pasar.
Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Bidang pasar pada dinas setempat, Isnan Suprayogi, membenarkan adanya sejumlah petugas polisi mendatangi kantornya untuk meminta keterangan, dan sejumlah dokumen. Pihaknya mengaku berusaha kooperatif dan terbuka dengan aparat.
“Ya tadi memang kesini (Polisi), mereka cari dokumen. Tadi pagi juga sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan terkait kejadian tersebut,” kata Isnan.
Dia pun menegaskan, atap selebar empat meter dan memanjang dari barat ke timur sejauh 20 meter tersebut bukanlah rencana pembangunan bangunan Pasar Sarang, yang dianggarkan Pemkab pada 2016 lalu sebesar Rp 9.6 Miliar. Melainkan dibangun atas inisiatif sendiri dari para pedagang. Para pedagang, kata dia, membangun kanopi karena banyak barang bawaan yang rawan kehujanan.
“Itu prakarsa teman-teman pedagang dan bukan termasuk bangunan induk dari APBD 2016.
Terus terang kami merasa kecolongan, tidak mengetahui siapa saja yang iuran dan siapa bengkel lasnya.
Kami sama sekali tidak diberi tahu, makanya pedagang kemarin (setelah kejadian, Red) sempat ketakutan dengan kami,” tukasnya.
Atas insiden yang mengancam nyawa empat pedagang tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku pihaknya tak akan lepas tangan. Pemkab tetap akan membiayai perawatan medis para pedagang yang jadi korban. Jika memungkinkan, mereka juga akan diberi santunan yang layak.
“Nanti akan kita lihat. Intinya pemeeintah tidak akan diam, pasti akan kita lihat nanti sampai menimbulkan cacat atau bagaimana. Intinya pemerintah tanggung jawab terhadap biaya yang digunakan untuk berobat itu,” tandasnya.
Disinggung soal inisiatif sendiri para pedagang untuk membangun kanopi, menurutnya menjadi catatan bagi Pemerintah untuk membuat regulasi baru. Khususnya terkait menambah fasilitas di luar proyek Pemerintah.
“Ini sebagai pengalaman, nanti kalau ada tambahan-tambahan seperti ini akan kami atur supaya tidak terjadi permasalahan seperti ini. Kami akan membuat regulasi yang nanti bilamana ada penambahan di luar bangunan Pemerintah diatur, jangan sembarangan,” pungkasnya.
Sebelumnya pada Senin (3/11) lalu, pihak berwajib menyatakan dugaan sementara runtuhnya atap kanopi di pasar Sarang diakibatkan konstruksi bangunan yang rapuh.(san)
