SEMARANG , Mediatajam.com – Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dikenal dengan BP Jamsostek sangat membantu warga masyarakat khususnya para pekerja.
Dengan menjadi peserta program jaminan sosial ini, masyarakat bisa tercover dalam hal keselamatan diri sekaligus ikut serta mengembangkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai BUMN milik pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Hendi, sapaan akrab Wali kota usai menyerahkan klaim Jaminan Kematian (JKM) di ruang VIP Wali kota, Senin (10/2).
Dalam kesempatan itu, Hendi menyerahkan klaim jaminan kematian Rp42 juta kepada Sumiyati, warga Tanjung Mas, Semarang Utara yang merupakan ahli waris suaminya almarhum Panut yang meninggal karena sakit beberapa waktu lalu.
Hendi menceritakan, almarhum meninggal dunia akhir Desember 2019 lalu dan baru 2 bulan mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
Penyerahan jaminan ini, lanjut Hendi, adalah wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diikuti almarhum Panut sejak November 2019.
“Almarhum Pak Panut ini ikut program jaminan dengan biaya mandiri. Beliau meninggal dalam posisi tidak bekerja sehingga mendapatkan total jaminan sebesar Rp42 juta. Sedangkan bagi peserta yang meninggal saat bekerja bisa tercover sebesar Rp 175 juta,” terang Hendi.
Untuk itu, pihaknya mendukung agar program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut dapat diikuti seluruh pekerja di Kota Semarang.
Khusus bagi pekerja di jajarannya, secara detail Hendi memperinci kurang lebih 8.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah terkaver PT Taspen. Sementara itu, untuk pegawai non-ASN, imbuhnya, terkaver BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait wacana kepesertaan perangkat RT/RW dalam Jaminan Sosial ketenagakerjaan, lanjut Hendi, pihaknya sangat terbuka dan membuka kesempatan sosialisasi dan perumusan programnya kepada warga masyarakat.
Baginya, ini penting mengingat pembayaran iuran harus dilakukan dengan ikhlas dan didasari kepercayaan oleh kedua belah pihak. “Jadi, kedua belah pihak baik peserta maupun pengelola harus terbuka dan saling percaya,” pungkas Hendi. **SEF / TA
