REMBANG,mediatajam.com – Akhir – akhir ini banyak nelayan Sarang menjual Ikan hasil tangkapan melautnya tidak melalui tempat pelelangan ikan (TPI).
Hingga saat ini alasan mereka
melakukan transaksi penjualan ikan secara langsung ke tengkulak tanpa melalui TPI belum diketahui secara pasti .
Berdasarkan Informasi yang dihimpun di lapangan nelayan
yang menjual ikan secara langsung ke tengkulak itu mayoritas nelayan kapal Frezer .
Begitu kapal Frezer tiba dan sandar di dermaga TPI Sarangmereka langsung menurunkan muatan ikan dari kapal kemudian langsung dinaikkan ke mobil
box yang telah disiapkan oleh tengkulaknya
Bupati Rembang Abdul Hafidz saat dikonfirmasi mediatajam.con terkait adanya hal itu, mengutarakan jika telah mencium adanya praktik tersebut .
Dan pihaknya akan segera mempersiapkan langkah untuk menanganinya.
“Ya kami sudah mengendus itu, dan kita juga akan menyiapkan perangkat untuk menertibkannya (praktek lelang tanpa di TPI), salah satunya satgas pajak retisbusi. Sehingga nantinya satgas itu bisa manfaatkan menangani masalah itu,”kata Hafidz.
Kemudian saat ditanya terkait dampak lelang ikan tanpa melalui aturan tempat pelelangan ikan (TPI), Bupati Hafizd mengatakan jika sesuatu hal harus sesuai prosedur dan atauran yang ada.
“Kami dari pemkab, punya kewajiban mengatur aktivitas di tengah masyarakat melalui Perda, Perbup. Sehingga aturan itu akan mengatur, melindungi dan mengayomi kepentingan masyarakat. Tidak hanya nelayan tapi semuanya,”ucap dia.
Tak sampai di situ saja, Hafidz menuturkan bahwa jika aturan itu tidak dijalankan, maka akan bisa menimbulkan hal yang negatif di tengah warga pada umumnya.
“Bagaimana itu tak ditertibkan, maka akan terjadi gejolak di masysrakat. Sebab yang merasakan itu tak nelayan saja, tapi masyarakat banyak, ya kita atur nanti,”ujarnya.
Di sisi lain saat disinggung apakah lelang ikan tidak di TPI merupakan kepentingan dari para pengusaha ikan, Hafidz pun tak ingin berkomentar lebih jauh lagi.
“Kita belum bisa bicara detail, kita akan rapat dengan Satgassus (satuan tugas khusus) baik dari Kejaksaan, Kepolisan, Kodim. Nantinya para perangkat yang akan kita terjunkan kondisi yang ada di lanpangan,”ucapnya menegaskan.
Sementara itu, Kepala TPI Sarang Sulis, membenarkan adanya bongkar muat arau jual ikan yang tak melalui TIP Sarang.
“Tak lewat TPI bongkar muat ikan. Lha pie ya (mau gimana lagi?), haruse memang ada, tapi sak enak udele (seenak pusernya saja),”ucapnya mengeluh.
Sebelum bersandar, Sulis menjabarkan jika para nelayan atau kapal itu sudah terlebih dahulu mencari informasi soal harga ke tengkulak ataupun perusahaan yang akan membeli hasil tangkapaannya itu.
“Masalahnya, nelayan sini nelpon penjual tanpa dilelang,”paparnya.
Sementara itu, saat ditanya apakah dengan adanya hal itu bisa membuat kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), ia pun membernarkan akan hal itu.
“Iya,”jawabnya singkat.
Dari informasi yang dihimpun, misalkan ada pemasukan, itupun hanya sekadar Rp. 300 ribu per kapal yang disetorkan ke TPI.
“Itu sementara freezer yang ngasih ya sebagian nelayan. Pemilik kapal Rp. 300 ribu, dan itupun tidak semua kapal,akunya.
Dia melanjutkan, untuk saat ini jumlah kapal freezer yang sering bongkar muat di TPI Sarang ada sekitaran 9 sampai 10 kapal.
“Sedikit yang memberi jumlah. Total freezer 9 samlai 10an lah. Kita sudah memberikan info Dinas Kelautan. Ya kalau 2 bulan ini mausk ke pemda (retribusi),”urainya.
Sulis juga mengakui jika terkait bongkar muat penjualan ikan nelayan tak melalui TPI itu merupakan permasalahan yang cukup lama.
“Masalah klasik, itukan masuk pabrik langsung. Aku gak faham. Mungkin bakul, mungkin tengkulak, mungkin pabrik,”kata Sulis.
Dia menjabarkan jika setiap nalayan ataupun tengkulak itu akan terkena retribusi pajak berbeda – beda. Hanya saja, retribusi itu, menurut Sulis selalu dihiraukan.
“Semua ikan yang masuk di TPI, dikenakan retribusi sebesar 2.55 persen dari bakul 1.45 persen, nelayan 1.1 persen dari total penjualan hasil tangkapannya,”ungkapnya.
Kemudian saat ditanya mengenai besaran Rp. 300 ribu yang diberikan nelayan kepada TPI untuk retribusi tersebut, Sulis menyebut jika besaran itu didapat dari kesepakatan bersama saat dikumpulkan di KUD setempat
“Bakule (penjual) , nekayan kadang ngasih Rp. 300 ribu, kalau kecekel (kalau ketemu nelayan) ya dikasih, kalau tidak ketemu saat dioyak ya tidak ngasih,”akunya.
“Hanya freezer saja (bongkar muat, jual ikan tanpa di TPI) kita sudah komunikasi ke Dinas Kelautan tapi belum ada (tindak lanjut), beberapa waktu lalu dikumpulkan di KUD, kemudian kesepakan Rp 300 ribu ya dari kesepakan bukan pakai Perda, kan selama ini tak pernah ditarik,”rincinya.
Sulis mengakui jika kesepatan Rp. 300 ribu itupun cerita dari para nelayan yang sudah pernah membayar retribusi di area Bulu Bancar Tuban.
“(Dari pengalaman nelayan) di
Bulu Bancar Tuban semua kapal Rp. 300 ribu. Ya, kalau sesuai Perda 2.55 persen. Misakan satu kapal dapat Rp 100 juta maka retribusi yang masuk seharusnya Rp. 2.5 juta per kapal atau bakul atau nelayan. Sing gampangan ya menehi (kalau nelayan yang mudah bayar ya bayar), yang angel ya ndak (yang sulit bayar ya tidak bayar),”pungkasnya.(san)
