Tajam News

Datangi Gedung DPRD, Nelayan Rembang Protes PNPB Naik 4 Kali lipat

Foto : Asosiasi nelayan dampo awang Rembang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang.

REMBANG, Mediatajam.com – Belasan orang yang tergabung dalam asosiasi nelayan dampo awang Rembang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis (30/9/2021) kemarin.

Mereka menggelar audiensi memprotes Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sekretaris Asosiasi Nelayan Dampo Awang Rembang Lestari Prianto mengatakan, dengan adanya PP Nomor 85 Tahun 2021 sungguh sangat memberatkan nelayan, karena terjadi kenaikan PNPB dan PHP hingga mencapai empat kali lipat.

“Menurut kami, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan tidak sesuai apa yang di dengungkan oleh pemerintah. Kami khawatir dari pemberlakuan PP no 85 tahun 2021 tersebut bisa melumpuhkan sektor perikanan tangkap di Rembang dan sekitarnya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Lestari kenaikan pengenaan pajak pungutan hampir 400 persen tersebut sangat memberatkan para nelayan. Pihaknya memastikan jika PP No. 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tetap diberlakukan, kemungkinan 80 persen nelayan di seluruh Indonesia akan mengalami mati suri.

“Biaya operasional yang di keluarkan nelayan setiap tahunnya sangat tinggi, jadi adanya PP No. 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sangat memberatkan para nelayan,” jelasnya.

Lestari menambahkan, pihaknya berharap Pemkab Rembang segera membuat langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan nelayan tangkap di Rembang.

“Kami memohon kepada bapak Bupati Rembang dan ketua DPRD Rembang untuk meminta kepada Presiden dan Menteri Perikanan dan Kelautan agar meninjau ulang PP no 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, serta Kepmen KP no 86 tahun 2021 tentang harga patokan ikan untuk perhitungan pungutan hasil perikanan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan menyampaikan, pihaknya sepakat atas apa yang disampaikan para nelayan. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke jenjang pemerintahan di atas Kabupaten.

“Kami siap, maksimal kami menyalurkan. Kami menilai PP 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB pada Kementerian Kelautan dan Perikanan cacat hukum, sebab HPP tidak bisa digunakan untuk patokan menaikan tarif pajak karena hal ini tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan,” pungkasnya. [MM]