Tajam News

Diduga Lelang Curang, Didik Lapor Komisi Yudisial


Semarang,mediatajam.com – DIDIK AGUS ROFIYANTO, warga Rt 003, Rw 004, Dukuh Luboyo Desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati mendatangi kantor Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah (29/11). Didik, sapaan akrabnya didampingi kuasa hukumnya Karman Sastro partner, yaitu Ahmad Rivan Nawawi,SH dan Sukarman SH.MH.

Didik tampak gusar setelah Pengadilan Negeri Pati Semarang mengirimkan surat anmaning atau permintaan pengosongan rumah yang selama ini dijadikan tempat tinggalnya.

Diketahui sebelumnya, sertifikat hak milik (SHM) No. 1248 miliknya seluas 485 meter persegi dan bangunan 2 (dua) lantai yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati dijadikan jaminan hutang di Bank Mega Cabang Pati. Terakhir kali, sisa denda dan pokok masih sekitar 170 juta, ujarnya.

Didik menambahkan, setelah dikirim surat somasi Bank Mega mau di lelang, saya sudah berniat menyelesaikan hutang. Saya sudah pinjam koperasi sampai kecelakaan mengambil uang itu.

Namun aneh atau janggal, karena Bank Mega merekomendasikan pelunasan melalui rekening pihak ketiga. Inipun saya turutin, sehingga teman saya Eka Kurniawati membuka buku tabungan Bank Mega sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima publuh juta rupiah).

” Eh tahu tahu dapat undangan dari kepala desa jika tanah saya sudah dilelang dan telah berganti nama menjadi SITI JUWARIYAH yang beralamat di DK.Badong RT 003 RW 001 Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”, katanya.

Karman Sastro salah satu kuasa hukum menuturkan, kliennya sudah melakukan upaya hukum ke PTUN dengan nomer perkara No 66/G/2021/PTUN.SMG untuk membatalkan proses lelang dan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bank Mega dengan nomer 57/Pdt.G/2021/PN.Pati.

Namun demikian, pihaknya kalah dan kedua perkara ini sedang tahap proses banding. Kita berharap Komisi Yudisial melakukan monitoring terhadap proses peradilan ini, harapnya.

“Ada beberapa alasan kenapa penting Komisi Yudisial melakukan monitoring, pertama, ada banyak alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan yang tak dianggap oleh majelis hakim yang menguatkan bahwa klien kita punya keinginan untuk menyelesaikan pinjaman. , Bank Mega tak dapat membuktikan bahwa sisa hasil lelang diberikan klien kami, inilah unsur perbuatan melawan hukumnya,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kuasa hukum lainnya, Ahmad Rifan Nawawi, seharusnya hakim PN Pati belajar perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/TUN/2021. Dalam perkara mbah Sumiatun yang kami tangani, PN Demak tidak terburu buru melakukan eksekusi karena upaya hukum lain pada saat itu sedang berproses.

“Terbukti perkara gugatan pembatalan lelang No 487/Pdt.G/2020/PT.Smg dikabulkan. Untuk itulah PN Pati seharusnya tak buru buru melakukan eksekusi sebelum proses banding PTUN dan banding Perdata dalam perkara klien kami incracht,” harapnya. **SEF