REMBANG, Mediatajam. Com- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Widodo angkat bicara mengenai adanya pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan pengerjaan proyek tanpa surat perintah kerja kerja ( SPK) terbit.
Laporan tersebut mengenai dugaan 9 proyek baik itu jalan dan talut yang dikerjakan sebelum adanya SPK keluar.
Saat dikonfirmasi, Widodo mengapresiasi kepada masyarakat bahwa hal tersebut sebagai kontrol terhadap kontraktor maupun rekanan yang menyalahi aturan tersebut.
“Yang jelas itu ialah mis koordinasi, mis komunikasi antara kita semua,”katanya.
Tak hanya itu, ia juga meminta kepada pihak terkait untuk menyertakan foto yang ada di lapangan.
“Kalau memang itu curi start, maka saya minta bukti foto lapangan dengan open kamera.(tanggal pengambilan) Sehingga dengan itu, maka tentunya kondisi lapangan bisa terbukti atau tak bisa dibohongi,”ucap dia.
Sejak ada laporan tersebut, kini pihak Dinas dan Konsultas pengawas juga langsung turun lapangan untuk segera memantau pekerjaan tersebut.
“Kita (Dinas) dengan konsultan pengawas. Pak Ratmin selaku PA serta Pak Tri Atmo langsung terjun untuk memantaunya secara bertahap,”urainya.
Di suatu sisi, bilamana ada pekerjaan yang sudah dilakukan namun SPK sebekum diterbitkan, maka pihak Dinas tak bakal membayar kegiatan itu.
“Bilamana sebelum SPK sudah dikerjakan maka Dinas tak akan membayar. Oleh karenanya, Kepala Dinas saat itu langsung meninjau lapangan selama 2 hari berturut turut,”ungkapnya.
“Intinya, informasi dari masyarakat (LSM Tajam) saya ungkapkan terimakasih sekali. Apapun bentuknya yakni demi kemajuan Rembang. Dan intinya pihak Rekanan dan Dinas dan konsultan pengawas mis komunikasi,”pungkasnya. (Hasan Yahya)
