Tajam News

Dinilai Berbenturan Dengan UU Perencanaan , Bupati Rembang Tak Akan Anggarkan Dana THR Bagi ASN

REMBANG,Mediatajam. Com–Pasca dikeluarkanya Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Pusat membuat Pejabat Daerah kelimpungan .

Pasalnya , peraturan itu dinilai berbenturan dengan Undang-Undang perencanaan Sehingga banyak Bupati maupun Walikota yang takut dan tidak mau bersusah payah untuk merealisasikan dana tersebut.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Bupati Rembang Abdul Hafid kepada wartawan usai kegiatan pemusnahan barang bukti ribuan botol miras, di Mapolres Setempat , Rabu (6/6/18)

Bupati Hafidz pastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Rembang tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada hari raya Idul Fitri tahun ini.

Ia menilai, peraturan pemerintah mengenai THR yang telah diteken oleh Presiden RI Joko Widodo itu. berbenturan dengan Undang-undang perencanaan. Menurutnya, pencairan anggaran hanya dapat dilakukan terhadap anggaran yang sudah masuk dalam perencanaan
.
“Aturan dalam perencanaan APBD itu tidak dikenal namanya pelaksanaan mendahului anggaran. Jadi harus ada perencanaan dulu,” jelasnya

Ia pun mengakui, Pemkab Rembang tidak akan bersusah payah untuk menganggarkan dana guna THR ASN, baik itu mencomot anggaran yang sudah ada, atau bahkan meminjam dana.

“ Apakah sudah ada perencanaannya, ada anggarannya, kalau tidak ada ya tidak boleh kita memaksakan untuk pinjam dan sebagainya, itu tidak boleh,” papar Bupati.

“ Jadi bagi saya, cukup alasan, meskipun sudah ada Perpres, dari Permendagri, atau edaran, tetapi dalam undang-undang perencanaan APBD itu, tidak dikenal yang namanya mendahului perencanaan, jadi ya ndak ada, ndak usah,”tegasnya

Meski demikian, Bupati menjelaskan untuk gaji ke 13 bagi para ASN tetap dapat dicairkan, termasuk pula Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diakuinya sudah dibagikan.” pungkasnya.(Hasan Yahya)