Kendal, Mediatajam.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal adalah salah satu organisasi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
Sejak tahun 2013 YLBH Putra Nusantara Kendal menjalin kerjasama dengan Kemenkum Ham melalui BPHN guna memberikan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat miskin/tidak mampu.
Selain itu pada tahun 2015 sampai saat ini, YLBH Putra Nusantara juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Hukum Setda Prov Jateng terkait dengan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin/tidak mampu bersama dengan lahirnya DPC.PERADI Kendal pastinya akan bersama-sama melakukan langkah Positif,Katanya
Layanan bantuan hukum gratis ini tidak hanya untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal saja, namun juga untuk wilayah kabupaten lain disekitar Kendal, Batang, Pekalongan dan Pemalang.
“Karena itu bagi masyarakat miskin/tidak mampu di wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya yang terjerat masalah hukum silahkan datang saja ke kantor kami untuk mendapatkan bantuan hukum gratis”,ujar H.Saroji SH yang juga sebagai Wakil ketua DPC PERADI Kendal.
Untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : Mengisi formulir permohonan bantuan hukum. (unduh formulir)
Membawa data diri (KTP/KK/Surat Domisili dari Desa/Kelurahan. Membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan). (unduh SKTM)
Memberikan keterangan secara jelas tentang perkara yang dihadapi dengan tidak ada yang ditutup-tutupi,imbunya
Peresmian dilakukan di gedung Lantai II Kendal Permai depan alun-alun jalan Soekarno Hatta berdampingan dengan Kantor DPC Peradi Kendal yang resmi di buka Oleh Bupati Kendal, Kamis,(31/10/19) yang dihadiri juga oleh Unsur Forkomida Kendal.
Hadir dalam acara tersebuat, Forkompimda Kendal, Ketua DPRD II M.Makmun, Kapolres Kendal, Kordinator Wilayah Peradi Jateng DR. H. Junaedi SH, SPn, beserta undangan lainya.
Dalam sambutannya ketua DPRD Kendal, Muhammmad Makmun,S.Ag menyampaikan dalam waktu dekat bulan Desember ini akan dibahas Perda inisiatif Dewan berkaitan bantuan hukum sebagaimana ketentuan Psl 19 UUNo.16 th 2011.
Sementara itu Bupati Kendal Dr Mirna Annisa M.Si mengatakan, setelah beberapa lama akhirnya Peradi Kendal bisa merealisasikan untuk memiliki kantor sekretariat. Semoga keberadaan kantor tersebut bisa bermanfaat.
‘’Perlu kerja sama antara OPD dengan peradi, sehingga ketika terdapat ASN yang terjerat masalah hukum bisa mendapat bantuan hukum dari Peradi Kendal,’’ jelasnya.
Ketua DPC Peradi Kendal Subur Isnadi saat ditemui awak mediaTajam.com. Mengatakan bahwa jumlah anggota Peradi Kendal sampai saat ini sebanyak 60 pengacara dan kita sudah melangkah melakukan MOU dengan Pemkab dengan, PPAT, Notaris,serta instansi lain.
“kita berharap menjadi layanan masyarakat umum bagi mereka yang membutuhkan pelayanan umum kita siap-sigap untuk membantu,”kata Subur
“Berharap kita normatif saja sesuai dengan kewenangan kita masing-masing dan kita akan selalu ikut menegakkan penegakan hukum terutama di Kabupaten Kendal”.Imbuh Subur
(syi***)
