Tajam News

Ekonomi Rakyat Terhimpit , Fraksi Nasdem Nilai Kebijakan Perpanjangan PPKM Masih Banyak Pro Kontra

H.Mashudi,S.Pd, M.M Ketua Fraksi Nasdem Kab.Rembang bersama Sulistiyono anggota Fraksi Nasdem Rembang.(dari kiri ke kanan)

Rembang,mediatajam.com  – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rembang menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai
9 Agustus 2021 mendatang mambuat ekonomi rakyat semakin terhimpit.

Karena , keputusan perpanjangan kebijakan yang tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 27, 28, dan 29 tahun 2021 tersebut hingga saat ini masih menuai pro kontra di masyarakat.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Rembang H. Mashadi, S.Pd., M.M. mengatakan sebagai warga Negara yang baik, tentunya semua harus mematuhi segala kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Namun, untuk kebaikan bangsa dan negara, dalam membuat aturan juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

“Masyarakat sebagai warga negara tentunya berhak menyampaikan aspirasi untuk memberikan kritik dan saran, demi kebaikan bangsa dan negaranya dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 yang sulit dihadapi dan berdampak pada segala aspek kehidupan.”ungkap Mashadi

“Pemerintah harus mendengarkan kritik dan saran, serta aspirasi dari masyarakat dengan baik. Dalam membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakannya. Pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat yang sudah tidak kuat lagi menghadapi perpanjangan PPKM karena berdampak pada kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-sehari mereka.”tegasnya

Menurut Mashadi selain mengancam keselamatan jiwa manusia pandemi virus corona covid-19 telah mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi sulit.
Maka yang perlu menjadi konsentrasi pemerintah tentunya tidak hanya pada langkah mengatasi dampak kesehatannya saja, akan tetapi juga harus fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat, utamanya masyarakat kecil.

Dalam penegakan aturan instruksi menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021 di wilayah Jawa dan Bali khususnya di Kabupaten Rembang diharapakan tidak kaku atau keras dalam menertibkan masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Dalam penertiban pelanggaran kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang soft dan humanis.”pungkasnya .**Hasan Yahya