REMBANG – Untuk menggiatkan komunikasi agar tercipa situasi yang aman dan kondusif.
Polres Rembang menggelar pertemuan dengan driver ojek online (Ojol ) Perusahaan penyedia layanan pembiayaan ( leasing) ,
Debt Collector serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat .
Pertemuan itu digelar dalam rangka sinergitas dan menciptakan kamtibmas agar tidak terjadi kericuhan antara driver ojek online dan debt colektor seperti yang terjadi di daerah lain beberapa waktu lalu
Kapolres Rembang AKBP Dolly A Primanto dalam sambutannya mengatakan pertemuan ini
dalam rangka silaturahmi untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
Karena perselisihan antara debt collector dan ojol yang terjadi beberapa waktu di daerah lain
atas adanya pro dan kontra kasus fidusia.
Dan penarikan sepeda motor oleh Debt Collector hingga mengakibatkan terjadinya kericuhan.
Lebih lanjut AKBP Dolly A Primanto menjelaskan kericuhan itu terjadi karena ketidak tahuan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait dengan penarikan atau mengeksekusi. Pihaknya menghimbau dalam melakukan penarikan, dipelajari terlebih dahulu pasal-pasal dan unsur lainnya. Agar saat pelaksanaan bisa sesuai dengan prosedur.
Sementara itu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Silviani Zulfa yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan , pihaknya menyayangkan dengan adanya kejadian debt collector atas perintah leasing menarik paksa motor yang terlambat mengangsur.
”Peraturan Menteri keuangan mengatur terkait perusahaan leasing tidak dibenarkan menarik paksa jaminan fidusia,” ujarnya.
Namun, lanjut dia, perkembangan jaman ada putusan MK No 18 2019 beberapa penafsiran tidak semerta-merta ada penarikan secara paksa. Ada syarat tertentu dalam pelaksnakan eksekusi sendiri dengan persyaratan sukarela. Dengan syarat pernyataan wanprentasi.
Jasa penagih diperbolehkan dengan memakai pihak ke tiga. Namun diharapkan dilengkapi identitas diri, surat kuasa, syarat kerja sama dengan perusahaan, sertifikat jaminan fidusia dan hanya memberikan sebatas somasi peringatan.
”Tidak boleh menarik secara paksa karena dapat dipidanakan,” imbuhnya.
Pihak leasing, kata dia, tidak langsung meminta bantuan pengamanan kepolisian.
Namun diperingatkan dahulu baru Perhomonan eksekusi meminta pengamanan kepolisian. Kreditur juga harus mengetahui hak dan kewajibannya
”Pengalihan atas nama harus sepengetahuan leasing apabila tidak bisa dipidankan atau perdatakan.
Untuk unit yang sudah dipihak ke-2 dan 3 tanpa sepengatahuan pihak leasing bisa digugat dengan perbuatan melanggar hukum.
Atau dipidanakan,” tandasnya. (San)
