Tajam News

Gelar Rapat Perbup Pekat, Presidium Rembang Bersih Pekat : Kami Tidak Puas

Foto : Beberapa Ormas yang tergabung di presidium Rembang Bersih Pekat menggelar orasi di depan kantor Bupati Rembang.

REMBANG, Mediatajam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menggelar rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penertiban hingga penindakan penyakit masyarakat (Pekat) di kantor Bupati Rembang. Dalam rapat tersebut turut dihadirkan presidium Rembang Bersih Pekat hingga para pelaku Pekat di Kabupaten Rembang, Selasa (14/9/2021).

Namun, Ormas yang tergabung di presidium Rembang bersih Pekat mengaku belum puas atas hasil rapat tersebut. dan tuntutan tentang Perda izin miras yakni 0 persen, belum disetujui dalam forum tersebut.

Salah satu koordinator Presidium Rembang Bersih Pekat, Mujib El Muis mengatakan dirinya merasa tak puas atas hasil rapat bersama antara pemerintah dengan pelaku pekat. Ia menegaskan tuntutannya hanyalah target Perda izin edar miras yaitu 0 persen.

“Intinya hasil rapat bersama tadi membuat Perbup, tapi dari kami sendiri belum puas,” terang Mujib kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Mujib menegaskan ketika nantinya pihak Pemkab Rembang dan aparat penegak hukum dalam bekerja kurang maksimal, ia berkomitmen siap untuk mengumpulkan masa untuk bergerak atau melakukan sweeping mandiri.

“Kami siap mendorong. jika tak ada tindakan dari aparat, kami siap mengumpulkan masa lebih dari 5 ribu orang siap,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin menjelaskan, dari hasil rapat bersama dengan para pegiat Rembang bebas pekat serta pelaku pekat, semua pihak menyetujui dengan rencana pembuatan draff Peraturan Bupati (Perbup).

“Semua sepakat, kedepan kami akan melakukan penertiban di semua tempat yang dianggap digunakan untuk lokasi pekat. Namun kami tidak langsung melakukan proses penutupan, melainkan melalui tahapan-tahapan terlebih dulu, yaitu sosialisasi kepada para pelaku pekat,” ucapnya.

Fahrudin menerangkan dalam proses penegakan hukum, pihaknya tidak bisa mengorbankan hak asasi. Sebelumnya, Perda nomor 2 tahun 2019 sudah menaungi permasalahan ini, namun dari tuntutan pegiat Ormas menghendaki agar ada pembuatan Perbup baru yang lebih spesifik.

“Disisi lain hal itu ada kaitannya dengan masalah sosial, sosial itu bermacam-macam. Jadi kita menggunakan langkah step by step, kita lakukan sosialisasi terlebih dulu,” jelasnya.

Fahrudin menambahkan, saat ini pembahasan perancangan Perbup pekat masih mencakup pedagang warung kopi dan cafe karaoke. Terkait perjudian pihaknya mengaku masih dalam pembahasan lanjutan.

“Masih pembahasan masalah pekat yang berkaitan dengan miras dan cafe karaoke yang menjajakan wanita dengan berpakaian sexi. Intinya cafe karaoke yang terindikasi unsur kurang sopan santun, tapi saya tidak menyebut terkait adanya pelacuran atau lainnya, karena disitu perlu dibuktikan,” pungkasnya. (MM)